Dituding Sudah Tidak Sah, Ketua PC F SPTI-K SPSI Tapteng- Sibolga Laporkan Para Pencatut Ke Polres Tapteng

  • Bagikan
Foto Ketua PC F SPTI K SPSI Tapteng Sibolga, Abdul Rahman Sibuea didampingi Kuasa Hukumnya saat menyerahkan laporan pengaduan dugaan penyebaran berita bohong dan penipuan kepada Polres Tapteng

1Minutesnews.com , Tapteng | Dituding kepengurusannya sudah tidak sah, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SPTI-K SPSI) Tapanuli Tengah (Tapteng) Sibolga, Abdul Rahman Sibuea secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga sebagai Pencatut, yakni orang yang mengaku sebagai Ketua dan pengurus DPC FSTI-K SPSI Tapteng yakni KTM , AJS, AM dan SAS ke Polres Tapteng, Kamis (28/10/2021) karena diduga telah menyampaikan berita bohong melalui media sosial Facebook dan media on line .

Keempat terlapor diduga telah melakukan tindakan pidana yaitu telah menyebarkan berita bohong dan telah melakukan dugaan penipuan.

Abdul Rahman Sibuea secara langsung menyerahkan laporan pengaduannya didampingi Kuasa Hukumnya, Rahmad Dwi Brahmana, S. HI dan Berry Yusdi SH dari Kantor Pengacara RDB & Rekan, serta belasan anggota Satgas F SPTI-K SPSI Tapteng.

Rahmad Dwi Brahmana, S. HI mewakili kliennya saat konfrensi pers menceritakan bahwa kasus tersebut bermula dari munculnya status di media sosial Facebook dengan nama akun KABAR BERITA SIBOLGA TAPTENG yang memuat salah satu tulisan berita on line dengan judul “ PUK F SPTI-K SPSI Pondok Batu Terbentuk “ .

“Dimana dalam berita tersebut ditulis, bahwa PUK F SPTI-K SPSI Pondok Batu itu terbentuk atas dasar SK dari pengurus DPC F SPTI-K SPSI Tapteng yang di Ketuai oleh KTM (inisial,red) . Bahkan dalam berita itu juga memuat pernyataan langsung KTM yang menuding bahwa kepengurusan PC F SPTI-K SPSI Tapteng Sibolga yang dipimpin oleh klien kami sudah berakhir dan tidak lagi sah, dan mengklaim kepengurusan DPC F SPTI-K SPSI yang dipimpinnya lah yang sah. Klien kami beserta para pengurus lainnya tentu keberatan dan merasa dirugikan. Apalagi kemudian orang-orang yang mengaku anggota F SPTI-K SPSI pimpinan KTM ini dengan menggunakan nama, identitas dan atribut F SPTI-K SPSI memasukkan proposal-proposal permohonan kepada perusahaan-perusahaan,” terangnya kepada awak media didampingi rekannya Berry Yusdi SH.

Diterangkannya lebih lanjut, perbuatan menyebarkan berita bohong melalui media sosial dan media elektronik yang diduga telah dilakukan oleh KTM dkk ini telah memenuhi unsur pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 junto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Sesuai Undang-undang tersebut, para Terlapor bisa dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 Milyar,” ujarnya.

Rahmad juga menjelaskan, selain itu, para Terlapor diduga juga telah melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Tentang Penipuan dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena telah menggunakan nama, atribut seperti logo, stempel, seragam F SPTI-K SPSI untuk mengajukan proposal ke beberapa perusahaan.

“Perbuatan ini jelas telah merugikan klien kami beserta organisasinya secara materi, begitu juga perusahaan-perusahaan yang sempat dimintai melalui proposal. Makanya selain melaporkan para Terlapor dalam dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial dan media elektronik, kami juga melaporkan para Terlapor dengan dugaan tindak pidana penipuan. Kami berharap, laporan pengaduan kami ini segera diproses oleh Polres Tapteng, sebelum klien kami khususnya dan masyarakat umum lainnya semakin dirugikan,” pungkasnya. (Putra Hutagalung)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan