Tapanuli Tengah dan 12 Kabupaten/Kota di Sumut Kategori Level 2

  • Bagikan
Gapura Selamat Datang di Kabupaten Tapanuli Tengah

1Minutesnews.com, Tapteng | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan tiga instruksi mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

Ketiga inmendagri itu, yakni Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021, Inmendagri No. 40/2021, dan Inmendagri No. 41/2021. Inmendagri No. 39/2021 tentang PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali.
Inmendagri ini mulai berlaku sejak 7 September sampai dengan dengan 13 September 2021.

Inmendagri No. 39/2021 tentang PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali.

Inmendagri No. 40/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Selanjutnya, Inmendagri No. 41/2021 mengatur tentang penerapan PPKM level 3, 2, dan 1. PPKM dengan kriteria level seperti dalam inmendagri ini dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Penetapan level wilayah pada instruksi tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Salinan Inmendagri No 41/2021 yang diperoleh redaksi `1Minutesnews.com hari Selasa (07/09/2021), di Provinsi Sumatera Utara terdapat 13 Kabupaten/Kota yang masuk kategori Level 2, salah satunya Kabupaten Tapanuli Tengah.

13 Kabupaten /Kota tersebut adalah :

1. Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Kota Gunungsitoli
3. Kota Padangsidimpuan,
4. Kota Tanjung Balai
5. Kabupaten Labuhan Batu
6. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Kabupaten Nias Barat
8. Kabupaten Nias Selatan
9. Kabupaten Nias Utara
10. Kabupaten Padang Lawas Utara
11. Kabupaten Tapanuli Selatan
12. Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Kabupaten Tapanuli Utara

Di Inmendagri No 41/2021 ini disebutkan juga diktum teknis penerapan untuk level 2.
Misalnya, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan untuk kriteria level 3 atau level 2 dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri.

Kemudian, tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), di kriteria wilayah level 2 bisa dengan maksimal 75 persen kapasitas atau 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis Kemenag.

Kemudian di wilayah level 2 transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 undangan dan tidak mengadakan makan di tempat. (RED)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan