Kekerasan Anak Meningkat, Dinas PPPA Tapteng Gencarkan Sosialisasi Pencegahan

  • Bagikan
Foto bersama usai acara sosialisasi pencegahan kekerasan anak yang digelar Dinas PPPA Tapteng

1Minutesnews.com, Tapteng | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di KIK Coffe & Resto Kalangan, hari Rabu (15/09/2021) sekira pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini dikarenakan adanya trafik peningkatan kasus kekerasan anak dalam tahun 2021.

Tak tanggung tanggung, Pihak Dinas PPPA Tapteng menghadirkan nara sumber Fitra Akbar Citra, SH,MH seorang Hakim di Pengadilan Negeri Sibolga dan Ketua Komisi I DPRD Tapteng Imam Syafii Simatupang.

Sementara audiensnya seluruh Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Pandan.

Kadis PPPA Tapteng, Rahmadiah Hanum, SE, MM , mengatakan dengan adanya sosialisasi ini kasus kekerasan anak dapat dilakukan pencegahan secara dini.

Anggota DPRD Imam Syafii Simatupang saat memberikan materi di sosialisasi pencegahan kekerasan anak

Selaku kepala dinas PPPA mengutarakan bahwa anak yang sering teraniaya dan kerap menjadi korban kekerasan, tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan menjadi pelaku kekerasan saat dia menjadi dewasa.

” Kita sebagai penyelenggara pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak. Bukan hanya anak kita, tetapi semua anak. Kita harus membentuk Generasi yang berkarakter, mandiri,berakhlak, berkeadilan yang sejahtera sesuai visi misi Bapak Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Bapak Wakil Bupati Darwin Sitompul, ” jelas Rahmahdiah Hannum

Masih kata Rahmadiah, ” Kasus kekerasan anak meningkat selama pandemi covid-19 di Tapanuli Tengah, khususnya di kecamatan Pandan, hal ini disebabkan  faktor ekonomi dan faktor lainnya misalnya anak harus belajar daring, sehingga penggunaan handphone tanpa pengawasan orangtua , hal ini dapat berakibat buruk kepada anak , “ lanjutnya.

Peningkatan kasus kekerasan anak ini dibenarkan oleh Fitra Akbar Citra,SH, MM selaku salah seorang hakim di PN Sibolga.

“ Tahun 2020 ,14 kasus disidangkan di PN Sibolga menyangkut anak baik sebagai korban maupun pelaku. Tahun 2021 hingga bulan Agustus naik 50 persen, “ ungkap Fitra Akbar.

Dikesempatan ini Fitra Akbar meminta agar pemerintah proaktif agar kasus kekerasan dan pelecahan anak bisa diminimalis.

Fitra Citra Akbar, SH,MH Hakim PN Sibolga hadir sebagai Nara Sumber di Sosialisasi Pencegahan kekerasan.

Nara sumber lainnya , Imam Syafii Simatupang yang merupakan Ketua Komisi I DPRD Tapteng menyoroti maraknya anak mengkomsumsi lem kambing.

“ Penggunaan lem kambing oleh anak harus menjadi perhatian kita semua. Walaupun belum ada sanksi hukumnya tetapi dampak kepada si anak cukup mengkhawatirkan kesehatannya dan berpotensi si anak akan melakukan tindak kriminal, “ ungkap Imam Simatupang.

Dirinya mengaku kecewa dengan sikap mental dari pedagang yang bebas menjual lem kambing kepada anak di bawah umur.

“ Saya pernah datangi sebuah warung di Kalangan yang menjual lem kambing kepada anak-anak. Saya marah dan kecewa, pedagang ini menjual lem kambing seperti menjual narkotika. Dia menjualnya per paket, “ pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi ini di moderator oleh Samahati Lase dari LSM Sekata.

Dengan pengalamannya dalam menangani permasalahan perempuan dan anak, Samahati Lase memandu audiens untuk berinteraksi langsung dengan nara sumber.

“ Silahkan para bapak/ibu Lurah dan Kepala Desa untuk menanyakan kepada nara sumber . Kesempatan ini jangan sia-siakan karena salah seorang naras umber merupakan hakim di PN Sibolga. Disini juga hadir Anggota DPRD Tapteng Bapak Imam Syafii Simatupang, “ kata Samahati Lase.

Samahati Lase dari LSM Sekata sebagai moderator di sosialisasi pencegahan kekerasan anak.

Gayung bersambut, Lurah Pandan menanyakan sikap dari pihak kelurahan apabila adanya aduan warga terkait adanya sekelompok anak sedang mengkomsumsi lem kambing.

“ Kami bingung pak, mau amankan anak yang sedang me lem kambing orang tuanya keberatan. Mau diproses ke polisi, dasar hukumnya tidak ada, “ kata Lurah Pandan ini.

Menjawab pertanyaan ini, Kadis PPPA Tapteng melalui Kabid Hak Perempuan dan Anak, Handanu memberikan solusi.

“ Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa untuk membentuk Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (RPATBM). Komposisinya terdiri dari pihak kelurahan/desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, “ kata Handanu.

“ RPATBM ini lah yang menganalisa dan mendata potensi terjadinya kekerasan di desa/kelurahan. Selanjutnya mereka memberikan masukan kepada lurahh/kepala desa tentang kebijakan atau norma yang ditetapkan di desa/kelurahan, ”  lanjutnya.

Hakim Fitra Citra Akbar,SH,MH dari PN Sibolga mendukung solusi dari Dinas PPPA ini.

“ Benar. Hal ini juga pernah saya temui di Jakarta. RT/RW mengeluarkan regulasi setelah bermusyawarah dengan lembaga di Kelurahan, “ pungkasnya.

Hadir juga diacara ini, Camat Pandan Wawan Samudera. (Agus Tanjung)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan