Pemkab Tapanuli Tengah Ikuti Sosialisasi Roadmap TPAKD 2021-2025 Yang Digelar OJK

  • Bagikan
Pemkab Tapanuli Tengah Ikuti Sosialisasi Roadmap TPAKD 2021-2025 Yang Digelar OJK

1Minutesnews.com, Tapteng | Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Sekda Tapteng) Drs. Hendri Susanto Lumbantobing, M.Si mengikuti Sosialisasi Roadmap Tim Koordinasi Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2021-2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) secara virtual.

Sekda Tapteng mengikuti kegiatan itu melalui video conference (vidcon) didampingi oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Tapteng Drs. Herman Suwito, MM dan Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kabag Ekbang diwakili Kasubbag Ekbang di Ruang Kerja Sekda Tapteng, Selasa (16/03/2021). Sosialisasi ini juga diikuti Sekda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

OJK bekerja sama dengan Kemenko Bidang Perekonomian (Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB) menyusun Roadmap TPAKD 2021-2025 yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD untuk lima tahun ke depan. Roadmap TPAKD ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas TPAKD 2020 yang digelar secara virtual di Jakarta pada (10/12/2020).

Pada Sosialisasi Roadmap TPAKD itu, narasumber Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan (Direktur PIK) OJK, Edwin Nurhadi mengatakan bahwa TPAKD adalah forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Roadmap TPAKD mengutamakan sinergi berbagai pihak terkait dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk serta layanan keuangan formal secara konsisten yang juga bertujuan mendorong peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.

“Tujuan penyusunan Roadmap TPAKD ini adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD, mendukung pelaksanaan Kepres Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI, menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja dan Rencana Aksi TPAKD, termasuk waktu pelaksanaannya, serta membantu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPAKD,” kata Edwin Nurhadi.

Edwin Nurhadi menjelaskan peran Strategis TPAKD dalam mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan kementerian atau lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan pemangku kepentingan terkait.

“Untuk perluasan akses keuangan di daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia,” ungkap Edwin Nurhadi.

Rencana Aksi TPAKD Tahun 2021 di tingkat daerah, yaitu memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah, memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang, memperkuat kapasitas Anggota TPAKD, dan peningkatan kinerja TPAKD, serta mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan.
Sebelumnya, Narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyampaikan arahan kepada Pemda terkait peran Pemda dalam implementasi Roadmap TPAKD.

Kegiatan Sosialisasi ini dipandu oleh Moderator dari OJK, Thita Khairina. (Agus Tanjung)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan