Ucok Kardon Geram Oknum Aparatur Pemko Sibolga di DugaTidak Netral

Syamsuddin Waruwu alias Ucok Kardon saat melakukan konfrensi pers
Syamsuddin Waruwu alias Ucok Kardon saat melakukan konfrensi pers
banner 468x60

1Minutesnews.com, Sibolga | Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Sibolga Jamal-Pantas, Syamsuddin Waruwu alias Ucok Kardon geram atas dugaan ketidaknetralan oknum Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga  jelang pencoblosan di Pilkada 2020 Kota Sibolga.

Kegeraman ini makin bertambah saat mengetahui ketidaknetralan aparatur Pemko Sibolga ini di duga diperintahkan Wali Kota Sibolga.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“ Saya mendengar adanya penyampaian (pernyataan,red) anggota DPRD Kota Sibolga bahwasannya kepala daerah yaitu Wali Kota Sibolga, Camat, Lurah dan Keplink ikut campur Pilkada Kota Sibolga, “ jelas Cok Kardon saat konfrensi pers di Center Pemenangan JP Jalan R. Suprapto Sibolga, hari Selasa (02/12/2020) malam.

Ketua Partai Gerindra Kota Sibolga yang dihunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan JP ini menjelaskan bentuk campur tangan dari oknum Aparatur Pemerintah Pemko Sibolga.

“ Masyarakat penerima bantuan (bansos,red) di duga di intervensi dan diarahkan untuk memilih salah satu paslon. Tak perlu menekan masyarakat, tak perlu mengarahkan suara masyarakat untuk paslon tertentu. Netral lah, jadikan Pilkada ini yang jurdil dan bermartabat, “ kata Cok Kardon.

Dirinya juga berharap, agar pihak kepolisian, kpu, bawaslu untuk menjaga ke netralan dari pihak Pemko Sibolga di Pilkada ini.

Menindaklanjuti kegeramannya, Cok Kardon melaporkan hal ini kepada pihak Bawaslu Kota Sibolga.

Dari salinan laporan pengaduan bernomor JP-01/12-002/TIM-KAMPANYE/2020 yang diperlihatkan, pokok-pokok masalah dugaan ketidak netralan Oknum Pemko Sibolga sebagai berikut :

1. Bahwa Tim KampanyePasanganCalonWalikota/WakilWalikotaSibolgatahun 2021- 2026 H. Jamaluddin Pohan dan Pantas MarubaLumbangtobing (JP) telahmendapat informasidari anggota DPRD Sibolga atas adanya laporan dari masyarakat perihal dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum Pemilukada dalam masa kampanye yang diduga dilakukan oleh Pejabat Negara, perangkat daerah, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) baik tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan di Kota Sibolga dalam bentuk intimidasi kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan tertentu.

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan