Kapal Ikan Wajib Sandar dan Bongkar di PPN Sibolga ? Ini Kata Kalabu

  • Bagikan
Kalabu PPN Sibolga, Makasau memperlihatkan UU Perikanan dan Surat Pernyataan dari pemilik kapal
Kalabu PPN Sibolga, Makasau memperlihatkan UU Perikanan dan Surat Pernyataan dari pemilik kapal

1Minutesnews.com, Tapteng | Kepala Pelabuhan (Kalabu) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, Makasau, menegaskan setiap Kapal Ikan dengan tonase 30 GT ke atas wajib bersandar dan membongkar hasil tangkapan ikannya di PPN Sibolga.

Hal ini ditegaskan Makasau dihadapan awak media hari Senin (30/11/2020) pukul 14.00 WIB.

“ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan di Pasal 41 Ayat 3 dan 4 hal ini telah diatur. Bunyi dari pasal tersebut intinya kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapannya di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, “ jelas Makasau di ruang kerjanya sambil memperlihatkan Undang-undang yang dimaksud.

Sementara menurut Kalabu Makasau, jika hal ini tidak dipatuhi sesuai Undang-undang pemilik kapal akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Ketentuan dari kewajiban pemilik kapal untuk menyandarkan dan membongkar ikan di pelabuhan perikanan merupakan syarat untuk perpanjangan Surat Izin Penagkapan Ikan (SIPI).

“ SIPI itu diperpanjang tiap tahun Pak. Syaratnya, pemilik kapal harus melampirkan Surat Keterangan Berpangkalan yang ditandatangai Kepala Pelabuhan (Kalabu) PPN Sibolga. Sementara sebelum Surat Keterangan Berpangkalan ini kami terbitkan, pemilik kapal harus membuat pernyataan, “ jelas Makasau.

Makasau menjelaskan , Surat Pernyataan yang dimaksud adalah pemilik kapal apabila kapal saya tidak mendaratkan , membongkar ikan di PPN Sibolga sesuai tercantum di SIPI maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Tidak Diberikan Surat Keterangan Berpangkalang dan Surat Persetujuan Berlayar).

“ Itu pernyataan yang dibikin sendiri, murni dari mereka. Kami akan memverifikasi terkait Surat Pernyataan tersebut. Apabila kapal tersebut pernah bersandar dan membongkar di PPN Sibolga, jelaslah Surat Keterangan Berpangkalan akan kami keluarkan sebagai syarat untuk pengurusan SIPI. Tetapi bila tidak pernah sama sekali, mana mungkin saya berani mengeluarkan surat keterangan Pak, ini tentunya akan menjadi pidana bagi kami (PPN Sibolga) nantinya, “ jelas Makasau.

Menjawab pertanyaan wartawan terkati akibat peraturan ini para pemilik tangkahan akan gulung tikar dan tukang bongkar di tangkahan kehilangan pekerjaan. Makasau membantah.

“ PPN itu Pak tujuannya untuk mensejahterahkan nelayan dengan memberikan pelayanan prima tanpa melanggar aturan. Pihak kami (PPN) tidak meminta seterusnya bersandar dan membongkar di PPN. Tetapi setidaknya pernah dalam satu tahun tersebut sandar dan membongkar ikan di sini. Jadi datanya akan ada di data base serta kami memiliki dasar kuat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Berpangkalan, “ jelas Makasau.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga , Jamil Zeb Tumori dalam sebuah vidio yang beredar di grup Whapshap dan media sosial memprotes kebijakan dari Kepala PPN Sibolga terkait “wajibnya” kapal nelayan sandar dan bongkar di PPN Sibolga.

“ Kami mengingatkan kepada Kepala PPN Sibolga, Pelabuhan itu fasilitas negara dibuat untuk rakyat bukan menyensarakan rakyat. Kebijakan yang dibuat PPN Sibolga dengan kewajiban sandar dan bongkar di PPN Sibolga dapat menghancur ekonomi perikanan di Kota Sibolga, ‘ kata Jamil di rekaman suara yang diterima redaksi. (Agus Tanjung)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan