DPRD Sibolga “ Meradang “ Dengar Keluhan Pedagang Kecil

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori berbicara di hadapan pedagang Pelabuhan Lama Sibolga.
Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori berbicara di hadapan pedagang Pelabuhan Lama Sibolga.

1Minutesnews.com, Sibolga | Rencana pengutipan “uang lapak” pedagang di Pelabuhan Lama Sibolga senilai Rp. 30.000 per hari dikeluhkan pedagang kecil kepada DPRD Kota Sibolga, hari Senin (16/11/2020).

Dipertemuan antara para pedagang kecil ini dengan para wakil rakyat mengungkap fakta adanya dugaan objek wisata yang dibangun dengan anggaran negara di duga telah dikomersilkan kepada pihak ketiga.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori saat menerima keluhan pedagang kecil di Kantor DPRD Sibolga hari Senin (16/11/2020)

Wakil Rakyat sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga ini menegaskan bahwa persoalan ini yang luar biasa.

Menurutnya, ada aset pemerintah diberikan kepada pihak ketiga untuk dikelola tetapi buntutnya menyusahkan rakyat.

“Objek wisata itu dibangun untuk kepentingan rakyat, dan menghidupkan ekonomi rakyat, bukan untuk menyusahkan rakyat,” tegas Jamil Zeb Tumori dihadapan pedagang Pelabuhan Lama yang menemui DPRD Sibolga, Senin (16/11/2020).

Dia menjelaskan, pihak ketiga membayar Rp.55.000.000 per tahun ke Pemkot Sibolga, kemudian menjual fasilitas ini dan menyusahkan rakyat. Dalam hal ini pihak ketiga mengambil keuntungan yang besar.

“Ini tidak betul. Coba kita kalikan, 40 pedagang dikali Rp30.000 perhari, maka setahun (365 hari) hasilnya itu mencapai Rp438 juta,” ungkapnya.

Politikus Golkar itu pun menuding, Dinas Pariwisata Kota Sibolga telah melanggar ketentuan peraturan daerah (Perda).

“Masa pedagang bakso tusuk bayar Rp30.000, kasih lahannya. Kemudian pedagang gorengan diminta Rp 40.000, memang pedagang itu untungnya berapa?,” tanya Jamil.

Menurut Jamil, hal ini merupakan aksi penindasan dan penzoliman yang nyata kepada rakyat.

“Masa, ada aset pemerintah kota, kita jual kepada pihak ketiga. Kita ambil, kemudian kita peras masyarakat, ini tidak betul. Jadi harapan saya, gagalkan ini dengan pihak ketiga. Kami di belakang kalian,” seru Jamil dengan suara lantang.

“Kepada Dinas Pariwisata Sibolga, kami minta batalkan kerja sama dengan pihak ketiga, jangan sampai kami laporkan ke pihak kepolisian, ada kongkalikong,” lanjutnya.

Sementara itu, puluhan pedagang Pelabuhan Lama yang datang ke kantor DPRD Sibolga saat menyampaikan keluhannya hanya menyatakan sanggup membayar tempat itu Rp 10.000 per hari, termasuk uang sampah (kebersihan).

“Sebelum dipegang Pak Togaktogak, kami cuma bayar Rp3000 per hari, sama uang sampah. Kemudian untuk minuman botol (soft drink), juga disarankan agar diambil dari Bapak Buyung Togaktogak, tapi kalau bisa dengan harga grosir,” sebut seorang pedagang.

Demikian pula soal tempat jualan yang apabila tidak ditempati dalam satu hari, disarankan kepada pedagang agar berdiskusi dengan temannya, agar tidak terjadi pengambilan tempat untuk yang lainnya.

“Pedagang juga diminta bayar Rp. 250.000, untuk uang tempat (lapak) dan diberikan selama 6 hari, dengan catatan tidak ada pengutipan perharinya lagi,” imbuh pedagang tersebut.

Sebelumnya, Pj Kadis Pariwisata Sibolga, Rahmat Tarihoran yang dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, bahwa pengelolaan objek wisata Pelabuhan Lama Sibolga telah diserahkan kepada pihak ketiga.

Rahmat Tarihoran juga mengaku heran, dari mana muncul angka Rp.30.000 yang disebut-sebut sebagai kutipan ke pedagang.

“Ini (iuran) sebenarnya masih wacana antara pihak ketiga dengan pedagang yang ada di sana. Dalam rapat ditawarkan biaya untuk penataan sebesar Rp50.000. Karena terlampau mahal, diajukan para pedagang agar setegahnya saja, yaitu Rp25.000,” kata Rahmat, Senin siang.

Dia menjelaskan, kondisi para pedagang di Pelabuhan Lama Sibolga kurang teratur. Sehingga pihak ketiga yang mengelola pelabuhan lama itu menawarkan penataan bagi para pedagang.

Penataan yang ditawarkan pihak ketiga, yaitu penyediaan tempat berjualan, penyediaan arus listrik, dan kebersihan lokasi jualan.

Menurut Rahmat, belum ada kesepakatan untuk iuran tersebut karena baru wacana. Kalau pun ada kesepakatan, bukan Dinas Pariwisata yang mengutip, melainkan pihak ketiga ke pedagang.

“Jadi perlu saya tegaskan, belum ada pengutipan seperti yang ramai dibahas saat ini. Kita juga akan mengadakan rapat hari ini dengan pihak ketiga dan juga pedagang,” tuturnya. (Agus Tanjung)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan