Mendagri Tito Karnavian Larang Mutasi ASN saat Pilkada 2020

  • Whatsapp
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian

1Minutesnews.com, Jakarta | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang kepala daerah memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas saat Pilkada Serentak 2020.

Hal ini disampaikan Tito dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak penyelenggara di daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak harus bersikap netral.

Webinar tersebut, selain dihadiri langsung Mendagri juga dihadiri Ketua KPK RI, Ketua Bawaslu RI dan Plh. Ketua KPU RI yang menjadi pembicara utama dan dihadiri baik secara langsung maupun virtual (zoom) oleh beberapa pihak terkait, yakni: Deputi Bidang Pencegahan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Direktur Gratifikasi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarkan Pilkada Serentak tahun 2020, Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah seluruh Indonesia, Selasa (20/10/2020).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri berharap ASN dapat bersikap netral. Salah satunya dengan tidak melakukan mutasi sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Pilkada sebelum enam bulan penetapan pasangan calon (Paslon), kecuali atas dasar persetujuan Menteri dengan tiga pengecualian, pertama apabila jabatan itu memang kosong (daerah tidak ada pejabat yang memimpin), kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum, dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat.

“Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di follow up oleh KPU,” ujarnya.

Ia juga berharap pihak penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu dapat berfungsi sebagai wasit saat pelaksanaan Pilkada Serentak dapat bersikap netral.

Selain itu, Mendagri mewanti-wanti tidak ingin melihat pesta demokrasi menjadi pesta yang transaksional. Ia berharap ada komitmen dari jajaran KPU dan Bawaslu dalam melakasanakan kegiatan Pilkada yang berintegritas. Mendagri juga meminta kepada penegak hukum, aparat keamanan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, terutama transaksional untuk memperoleh kemenangan.

“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian Polri, kejaksaan, saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian tindak tegas. Untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deteren kepada yang lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengimbau agar paslon dan partai pendukung dapat berkompetisi secara sehat, artinya siap menang dan siap kalah.

“Jangan siap menang dan tidak siap kalah, karena pasti ada yang menang dan ada yang kalah tapi kompetisinya harus sehat maka gunakan cara-cara yang sehat juga,” ujarnya. (Dian/Rel Kemendagri)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan