Pemerintah RI Akan Hapus Jabatan Struktural Eselon III Ke Bawah

  • Whatsapp
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan kata sambutan di Rakor Penyederhanaan Birokrasi Yang Digelar Kementerian PANRB Secara Virtual
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan kata sambutan di Rakor Penyederhanaan Birokrasi Yang Digelar Kementerian PANRB Secara Virtual

1Minutesnews, TAPTENG | Untuk melakukan penyederhanaan Birokrasi pemerintahan baik di Pusat maupun daerah, Jabatan Struktural Eselon III Ke Bawah akan di hapus dalam tahun ini.

Hal ini terungkap saat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Ikuti Rakor Penyederhanaan Birokrasi Yang Digelar Kementerian PANRB Secara Virtual, hari Selasa (11/08/2020) lalu.

Bacaan Lainnya

Rapat Koordinasi secara virtual yang dibuka oleh Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin .

Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengajak seluruh instansi pemerintah untuk menjadikan penyederhanaan birokrasi sebagai momentum untuk membangun birokrasi berkelas dunia, yaitu birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan cara kerja yang lebih inovatif, sehingga siap menghadapi perubahan.

“Mari jadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia, birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih adaptif, inovatif, dan lebih responsif,” kata Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden RI menekankan pentingnya bekerja secara efektif dan efisien dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dengan pendekatan yang proaktif, serta tidak alergi dengan perubahan. Wakil Presiden RI juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak besar pada sendi kehidupan terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memulihkan kedua sektor tersebut, namun birokrasi masih dinilai lambat dalam menyikapi urgensi yang terjadi.

Dalam situasi seperti ini, birokrasi yang dinamis menjadi salah satu solusi untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Menurutnya, kemampuan birokrasi untuk bergerak secara dinamis dapat dilakukan jika memiliki struktur yang proporsional sesuai kebutuhan. Hal itu telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna MPR tahun lalu.

Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level yang dilakukan melalui dua tahap antara lain dilakukan dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III ke bawah pada struktur organisasi pemerintah dan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat hadir di Acara Rakor Penyederhanaan Birokrasi Yang Digelar Kementerian PANRB Secara Virtual
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat hadir di Acara Rakor Penyederhanaan Birokrasi Yang Digelar Kementerian PANRB Secara Virtual

“Sesuai arahan Presiden bahwa untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang berkualitas, jalur birokrasi dipersingkat dengan penyederhanaan birokrasi,” ujar Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin. Ditegaskannya, penyederhanaan birokrasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020. “Target penyelesaian penyederhanaan birokrasi adalah akhir Desember 2020,” tegasnya.

Selanjutnya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Kementerian PANRB merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan telah tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Kementerian PANRB bersama kementerian terkait tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan pejabat yang terdampak oleh penyederhanaan birokrasi.
“Semoga tanggal 31 Desember 2020, proses ini bisa selesai sebagaimana visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemda terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan ini dilakukan sesuai arahan wakil presiden yakni diharapkan tidak merugikan ASN dari segi penghasilan, kesejahteraan, karier, dan tidak mengganggu kinerja organisasi.

Rakor Penyederhanaan Birokrasi secara virtual ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, S.H., M.PM dengan judul makalah Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Kementerian/Lembaga. Narasumber kedua, Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko dengan judul makalah Penyetaraan Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi.

Narasumber ketiga, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dengan judul makalah Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah. Rakor secara virtual ini dimoderatori Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Rakor ini dihadiri oleh para SesMen/Sekjen/Sestama K/L, pejabat eselon I dan II kementerian terkait, Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KASN, Kepala BPKP, Ketua dan Anggota TI RBN dan TPK RBN.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengikuti rakor ini secara virtual, yaitu Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah (Sekda Tapteng), Kepala BKD Tapteng dan jajaran, Kadis Kominfo Tapteng, dan mewakili Kabag Hukum dan Orta Setda Tapteng. (REL KOMINFO TAPTENG)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *