Apresiasi Polres Tapteng, DPC P-APDESI Tapteng : Tetapkan dan Tahan Ediyanto

  • Bagikan
DPC P APDESI Tapteng meminta terlapor dugaan penghinaan jabatan kepala desa ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka
DPC P APDESI Tapteng meminta terlapor dugaan penghinaan jabatan kepala desa ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka

1Minutesnews.com, TAPTENG | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Tapanuli Tengah (Tapteng), meminta penyidik Polres Tapteng menetapkan Ediyanto Simatupang dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan kepala desa melalui elektronik.

Hal ini disampaikan Ketua DPC P-APDESI Tapteng Hasdar Efendi usai mengunjungi Polres Tapteng untuk menyampaikan apresiasi dan permohonan terkait pelaporan pihaknya tertanggal 10 Agustus 2020 dengan nomor STTPL : 1/176/VIII/2020/Res-Tapteng.

“ Kedatangan kami ke Polres Tapteng untuk menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Tapteng AKBP Nicolas Dedi dan jajarannya yang telah menerima dan menindak lanjuti laporan kami terhadap Ediyanto yang di duga telah menghina jabatan kepala desa seluruh Indonesia melalui media elketronik. Kami telah mendapatkan surat resmi dari penyidik (SP2HP) , intinya telah memproses laporan kami dan telah memeriksa saksi-saksi dan pelapor, “ jelas Hasdar di dampingi Kuasa Hukum DPC P-APDESI.

Selain itu, Hasdar Efendi juga meminta pihak penyidik Polres Tapteng untuk menetapkan Ediyanto dan yang ikut terkait dengan pencemaran nama baik jabatan kepala desa sebagai tersangka.

Hal ini disebabkan, Ediyanto walaupun sudah diperiksa pihak kepolisian di duga tetap menghina jabatan kepala desa.

“ Walaupun sudah diperiksa penyidik, Ediyanto Simatupang dan rekannya ,kami duga masih tetap melakukan penghinaan dan penyebaran berita hoax. Hal ini menyebabkan adanya keresahan dan kecurigaan antar sesama anggota masyarakat maupun masyarakat dengan kami (Kepala Desa). Untuk itu kami meminta pihak penyidik bila sudah memenuhi unsur tindak pidana , sesegera mungkin menetapkan Ediyanto Simatupang dan rekan-rekanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

Ketua DPC P-APDESI Tapteng Hasdar Efendi menyerahkan Surat Permohonan kepada Polres Tapteng yang diterima Kasat Reskrim AKP Sisworo
Ketua DPC P-APDESI Tapteng Hasdar Efendi menyerahkan Surat Permohonan kepada Polres Tapteng yang diterima Kasat Reskrim AKP Sisworo

Dikesempatan ini, Hasdar Efendi juga mengaku DPC-APDESI Tapteng mendapat dukungan dari DPP APDESI pusat.

“ Karena yang di duga dihina jabatan kepala desa bukan oknum, seluruh APDESI termasuk DPP APDESI sudah menyampaikan dukungan atas pelaporan kami terhadap Ediyanto, “ lanjut Hasdar.

Di tempat yang sama H. Mulyadi, SH.MH selaku kuasa hukum DPC P-APDESI Tapteng menjelaskan dasar dari laporan klien nya.

“ Dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita yang kita laporkan telah diproses oleh Polres Tapteng. Kami sampaikan apresiasi atas tindak lanjuti dari Pihak Polres Tapteng, “ jelas Mulyadi.

“ Berdasarkan hasil SP2HP yang dikirimkan kepada kami, laporan ini sudah tahap penyidikan. Dan sudah memenuhi unsur pidana. Dijelaskan juga kepada kami, pihak penyidik tinggal melengkapi keterangan ahli IT, ahli Pidana dan ahli bahasa, “ lanjut Mulyadi.

“ Kami juga telah bersilatuhrahmi dengan Pihak Polres Tapteng untuk menyampaikan apresiasi sekaligus meminta kasus ini sesegera mungkin ditetapkan tersangkanya kalau sudah memenuhi unsur. Ini disebabkan, terlapor hingga saat ini masih tetap di duga melakukan penghinaan dan provokasi terkait jabatan kepala desa melalui media sosial, “ tegas Mulyadi sambil menyerahkan relese press kepada awak media.

Saat awak media mempertanyakan apakah Ediyanto saat melakukan penghinaan menggunakan salah satu lembaga atau organisasi, Mulyadi menjelaskan hal ini, “ di postingan yang telah kami dapatkan dia (ES) selalu menyebutkan nama dari Gempur. Setelah kami telusuri dan mendapatkan informasi dari Kesbang Linmas Tapteng, Gempur ini belum terdaftar di Kesbang Linmas Tapteng “, kata Mulyadi.

Dari relese tertulis, DPC P-APDESI Tapteng yang diterima awak media diketahui beberapa point yang menjadikan terlapor dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik terhadap jabatan Kepala Desa.

Diantaranya, tudingan terhadap Kepala Desa yang menetapkan data nama-nama penerima bantuan sosial (Bansos)

Direlese press ini disebutkan, bahwa Kepala Desa tidak berhak menetapkan nama-nama penerima Bansos karena itu kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“ Itu tidak wewenang dari Kepala Desa tetapi terlapor membuat narasi seakan-akan kepala desa lah yang punya peranan, “ jelas Mulyadi.

Adanya narasi terlapor disalah satu postingan dengan melampirkan foto bersama warga yang seakan-akan layak menerima bansos tetapi tidak terdaftar sebagai penerima Bansos.

“ Setelah pihak klien kami menelusuri foto tersebut. Faktanya yang ada dalam foto tersebut dinilai tidak layak dikategorikan miskin karena sebahagian besar memiliki usaha sendiri, “ terang Mulyadi. (ast)

 

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan