Kalah Tender, PT ANRA Gugat Pemerintah & KPK ke PN, Mulyadi : PTUN Dong

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Mulyadi, SH didampingi Tim Hukum Pemkab Tapteng Freddy Situmeang
Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Mulyadi, SH didampingi Tim Hukum Pemkab Tapteng Freddy Situmeang

1Minutesnews.com, Tapteng | Di duga akibat tidak menang di tender proyek jalan, PT. ANRA di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggugat Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Sibolga.

Diketahui PT. ANRA menggugat Pemerintah RI Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara, Bupati Tapteng, Kepala Dinas PU, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, ULP Pemkab Tapteng dan Layanan Pengadaan Secara Eletronik Pemkab Tapanuli Tengah.

Bacaan Lainnya

Sidang Perdana Perkara Perdata dengan nomor perkara 57/Pdt.G/2020/PN Sbg ini di gelar di Ruang Sidang Utama Cakra PN Sibolga hari Selasa (21-07-2020) pukul 16.00 WIB.

Usai Sidang yang di pimpin Tetty Siskha,SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemkab Tapanuli Tengah salah satu pihak Tergugat ,  Mulyadi, SH, M.Hum menjelaskan, Gugatan yang dilayangkan oleh PT. ANRA kepada kliennya tidak tepat.

“ Ini sidang gugatan dari PT. ANRA kepada Pemerintah Sumatera Utara, Bupati Tapteng, SKPD Terkait, DPRD, BPKP dan KPK baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat,” jelas Mulyadi di dampingi Plt. Kabag Hukum Pemkab Tapteng, Freddy Sitompul di halaman PN Sibolga, hari Selasa (21/07/2020).

Masih kata Mulyadi, “ Gugatan PT. ANRA yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga tidak tepat, seharusnya kalau merasa keberatan dan dirugikan, silahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dong, “ lanjutnya.

Menurut Mulyadi, dari Substansi Gugatan yang diajukan, PT. ANRA menggugat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Tapteng.

“ Kalaulah ini menjadi Substansi gugatannya, dimana PT. ANRA tidak dimenangkan atau menang di proses tender 3 paket proyek pengadaan maka keberatan itu seharusnya di lakukan di PTUN, “ tegas Mulyadi sekali lagi.

Menurutnya, keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa adala keputusan administrasi Pejabat Negara. Keputusan, siapa yang menjadi pemenang tender diambil berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh ULP seusai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Bupati terkait dengan hal ini.

“ Artinya tindakan yang dilakukan oleh ULP adalah tindakan administrasi. Ini terkait suatu urusan, urusannya apa ? Urusannya adalah bagaimana prosedur pelelangan proyek tersebut. Sifat lanjutanya dari putusan itu jelas yakni konkrit, individual dan final berakibat hukum adanya penetapan yakni pemenangnya. Karena sifatnya ini, maka keputusan pemenang tender merupakan keputusan Pejabat Administrasi Negara dan merupakan ranahnya PTUN apa bila merasa dirugikan atau keberatan dengan putusan tersebut. Lex spesialisnya ada di PTUN, “ tegas Mulyadi.

Terkait hal ini, pihak kuasa hukum Pemkab Tapteng akan mengajukan eksepsi.

“ Kami akan ajukan eksepsi absolut, intinya Pengadilan Negeri tidak berwenang menyidangkan gugatan ini, “ tegas Mulyadi.

 

KPK Turut Tergugat

Dalam perkara gugatan PT. ANRA , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui turut sebagai tergugat. Menanggapi hal ini, Mulyadi mengatakan lembaga ini tidak relevan sebagai tergugat .

“ Di Hukum Beracara, baik acara perdata di Pengadilan Negeri maupun di PTUN, yang disebut Tergugat adalah yang mempunyai hubungan relevan atau hubungan yang kuat dengan suatu gugatan. Nah KPK dalam konteks ini tidak tepat baik tergugat maupun turu tergugat. Di mana peran KPK di Proses Tender ini ? KPK adalah Lembaga Penegak Hukum yang memilik fungsi tersendiri tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, “ jelas Mulyadi.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan