DPRD Tapteng “ Standpas “ Aktivitas Develover di Jalan Hazairin

  • Whatsapp
Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu bersama Ketua Komisi C Melfan Tanjung saat konfrensi pers hasil RDP
Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu bersama Ketua Komisi C Melfan Tanjung saat konfrensi pers hasil RDP

1Minutesnews.com, Tapteng | DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah merekomendasikan untuk penghentian sementara seluruh kegiatan pengerjaan alias Standpas develover perumahan di Jalan Hazairin Simatupang, Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi C Melfan Tanjung usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Develover, Pengembang , Perwakilan Masyarakat dan Instansi terkait, hari Senin (22/06/2020).

“ Hasil RDP kemarin, untuk mencegah adanya konflik masyarakat yang terdampak akibat kegiatan develover perumahan di Jalan Hazairin Simatupang, kami merekomendasikan agar segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh 2 (dua) develover tersebut di hentikan sementara waktu menunggu adanya mediasi tahap ke dua, “ jelas Melfan Tanjung, hari Selasa (23/06/2020) di Kantor DPRD Tapteng.

Melfan juga menjelaskan salah satu rekomendasi dari Komisi C terkait hal ini adalah mengupayakan ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh develover tersebut.

“ Hasil kunjungan kerja kami sebelumnya dan hasil RDP kemarin, kami merekomendasikan agar segala kerugian yang diderita masyarakat akibat pengerjaan perumahan di Jalan Hazairin harus diganti oleh pihak Develover,” jelas Melfan Tanjung.

Dijelaskan oleh Melfan, ke dua devolever yang diadukan oleh masyarakat dan di duga telah merugikan warga akibat aktivitasnya adalah Griya Indah milik, HSH dan Cipta Hijau Lestari milik S boru S.

Melfan juga mengaku kecewa dengan sikap salah satu develover yakni pemilik Cipta Hijau Lestari yang tidak mau hadir dan hanya mengutus seseorang mewakilinya.

“ Kami kecewa dengan pemilik Cipta Hijau Lestari yang hanya mengutus seseorang mengaku Humas tanpa menunjukkan Surat Tugas ataupun Surat Kuasanya. Harus dipahami, permasalahan ini sudah menjadi konflik dengan warga. Kami berusaha mencari solusinya dan kami telah mengirikan surat kepada pemilik develover tersebut. Tetapi mereka (Cipta Hijau Lestari ,red) hanya mengirimkan seseorang tanpa Surat Kuasa. Kami bukan DPRD Kaleng-kaleng, “ tegas Melfan dengan nada kecewa.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah , Khairul Kiyedi Pasaribu, menjelaskan bahwa pihak DPRD Tapteng telah meminta Dinas PU untuk membersihkan material tanah urukan akibat pengerjaan ke dua develover tersebut.

“ Kami sudah minta kepada Dinas PU, agar membersihkan tanah hasil dari pengerukan lahan yang dilakukan oleh develover . Tanah tersebut sesuai kunjungan kami yang lalu, telah menutupi badan jalan dan sebahagian lahan milik warga. Insya Allah, jika cuaca mendukung akan segera dilaksanakan, ‘ jelas Khairul Kiyedi Pasaribu.

Dikesempatan ini, Khairul Kiyedi juga menegaskan DPRD Tapteng tidak hanya meminta pihak terkait mengevaluasi izin ke dua develover, tetapi akan membawa ke ranah hukum apabila ada ditemukan tindak pidananya.

“ Karena beberapa pemilik lahan dan satu develover tidak hadir, kami hanya bisa merekomendasikan untuk di standpass dulu. Dipertemuan selanjutnya, bila ditemukan ada pelanggaran yang harus dipatuhi saat izin diterbitkan. Kami minta pihak terkait untuk mengevaluasi dan bila fatal cabut izinnya,” lanjut Khairul Kiyedi.

“ Kami juga sudah memperoleh informasi adanya kerugian warga, termasuk lahan pertaniannya terkena imbasnya. Kami juga mendapatkan informasi, bahwa ada calon pembeli sudah menyetorkan sejumlah uang tetapi unit perumahan yang dijanjikan tak kunjung ada. Bila ini benar dan ada unsur pidananya, masalah ini akan kami bawa ke ranah hukum,” tegas Khairul Kiyedi Pasaribu.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan