Pandemi Covid-19 Nelayan Sibolga Menjerit, HNSI : Perhatikan Kami

  • Whatsapp
Reza Andhika Zeb Tumori dan Karni Tanjung (HNSI)
Reza Andhika Zeb Tumori dan Karni Tanjung (HNSI)

1Minutesnews.com | Dampak ekonomi akibat pandemi Virus Corona (Covid-19) mulai dirasakan di berbagai lini masyarakat Kota Sibolga. Hal yang sama juga di rasakan kalangan masyarakat nelayan.

Dampak ekonomi yang paling dirasakan adalah kalangan nelayan tradisional.

Tetapi hingga saat ini, para nelayan kecil tak ada mendapatkan perhatian dalam pemerintah.

Hal ini di ungkapkan Karni Tanjung selaku Sekretaris HNSI Kotas Sibolga.

“ Kalangan nelayan kecil juga merasakan dampaknya akibat virus corona ini bang. Mereka berjuang menantang maut di laut, tetapi saat menjual hasilnya harganya jatuh. Sementara harga kebutuhan pokok naik,” jelas Karni Tanjung hari Selasa (7/4/2020).

Menurut Karni, harga ikan jatuh di karenakan permintaan berkurang akibat daya beli masyarakat menurun.

“ Biaya sekali melaut untuk BBM saja dibutuhkan setidaknya 100 liter bang. Sebelum wabah, kalau hasilnya tangkapan memuaskan, semuanya bisa tertutupi karena nilai jual ikan tinggi. Tetapi saat ini, jangankan untuk di bawa pulang kepada keluarganya, biaya menutupi BBM saja tekor,” ungkap Karni.

Karni berharap Pemerintah Kota Sibolga khususnya dinas terkait bisa memperhatikan keluhan nelayan ini, setidaknya membantu dalam hal BBM.

Hal senada diungkapkan Reza Andhika Zeb Tumori seorang pelaku usaha perikanan.

Pemuda yang akrab di sapa Reza ini mengakui permintaan hasil laut berkurang sejak adanya pandemi corona.

“ Walaupun hasil tangkapan memuaskan, tetapi harganya jatuh. Ini disebabkan permintaan baik dari Kota Sibolga maupun luar kota Sibolga berkurang sangat drastis. Wabah ini bang hampir seluruh daerah mewaspadai. Pasar-pasar menjadi sepi dan pembeli pun berkurang,” jelas Reza.

Penderitaan nelayan dan pelaku usahapun bertambah dengan sulitnya mengurus Buku Kapal khususnya 6 GT ke atas.

“ Sejak perizinan usaha perikanan (SIUP, SIPI dan SIKPI) diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM PPTSP) Provinsi Sumatera Utara, waktu pengurusan perizinan menjadi lama bisa mencapai 6 bulan sedangkan masa berlaku izin hanya 1 tahun,” lanjut Reza.

Persyaratan Buku kapal menjadi syarat untuk bisa melaut dan tidak berurusan dengan penegak hukum .

“ Tentu saja anggota kami akan mendapat kesulitan dilaut jika bertemu dengan penegak hukum dilaut,” lanjut Reza.

Terkait hal ini, baik Karni dari HNSI dan Reza dari pelaku usaha perikanan mengusulkan agar Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI kapal perikanan dikembalikan kepada Instansi teknis yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

Ke duanya sepakat meminta pemerintah baik Pemko Sibolga maupun Pemprov Sumut bisa memperhatikan keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan apalagi dimasa-masa sulit akibat pandemi virus corona. (AST)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan