Kadin Tapteng Sosialisasikan RUU Omnibus Law Ke KSPSI dan FSPTI

  • Whatsapp
Kadin Tapteng sosialisasi Omnibus Law ke KSPI dan FSPT Sibolga-Tapteng
Kadin Tapteng sosialisasi Omnibus Law ke KSPI dan FSPT Sibolga-Tapteng

1Minutesnews.com, Tapteng | Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kab. Tapanuli Tengah menyelenggarakan sosialisasi RUU Omnibus Law kepada DPC K.SPSI Tapanuli Tengah dan F.SPTI Sibolga – Tapanuli Tengah di Pandan, Rabu (18/3).

Sosialisasi ini dihadiri oleh puluhan Pengurus dan Anggota DPC K.SPSI Kab. Tapanuli Tengah dan DPC F.SPTI Sibolga – Tapanuli Tengah.

Ketua Kadin Kab. Tapanuli Tengah Abdul Rahman Sibuea menegaskan, tujuan sosialisasi ini agar Omnibus Law tidak disalah fahami.

“Supaya diingat omnibus law itu bukan undang-undang investasi, tapi undang-undang penciptaan lapangan kerja,” kata Abdul Rahman kepada pengurus dan anggota DPC K.SPSI

Abdul Rahman Sibuea memaparkan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Lapangan kerja mencakup 11 Klaster yang terdiri dari :

1. Penyederhanaan perijinan.
2. Persyaratan Investasi.
3. Ketenagakerjaan.
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM.
5. Kemudahan Berusaha.
6. Dukungan Riset dan Inovasi.
7. Administrasi.
8. Pengenaan Sanksi.
9. Pengadaan Lahan.
10. Investasi Proyek.
11. Kawasan Ekonomi.

Rahman menyampaikan bahwa Tujuan besar Omnibus Law ini untuk membuat masyarakat mendapatkan pekerjaan. Fokus utama Pemerintah ialah menekan angka pengangguran dan aturan ini juga mendorong para pengusaha untuk berinovasi membuat pabrik baru, utamanya padat karya yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja.

Dijelaskan juga, setiap pengembangan perusahan nanti harus berorientasi untuk menciptakan lapangan kerja. Dan untuk itu apa yang dihasilkan omnibus law akan mempermudah proses investasi. Bukan untuk negara tertentu, bukan pula hanya untuk China.

“Namun undang-undang ini untuk mempermudah proses investasi ke semua negara. Termasuk Amerika, Jepang, Arab, China. Termasuk investor-investor dalam negeri itu dipermudah cara-cara atau prosedur investasinya,” jelas Abdul Rahman.

Selain itu, Omnibus Law ini mampu menggenjot agar produk mereka mempunyai daya saing untuk dijadikan pengganti impor. Maka dari itu segala keruwetan terkait perizinan harus disunat mulai dari proses perizinan, birokrasi, isu pekerjaan hingga perburuhan.

Rahman menyampaikan bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk meningkatkan dan perluasan Lapangan Kerja melalui peningkatan Investasi sehingga dapat merekrut tenaga kerja yang lebih luas.

Maka dari itu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi terobosan sekaligus jalan keluar segala permasalahan dan Omnibus Law bakal memberikan manfaat bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. (ast)

 

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan