Kabag Hukum Pemkab Tapteng Pastikan Perdes Narkoba Tidak Bertentangan Dengan Hukum

  • Whatsapp
Kabag Hukum Pemkab Tapteng Muhammad Ismet,SH

1Minutesnews.com, TAPTENG | Kabag Hukum Pemkab Tapteng Muhammad Ismet, SH memastikan Perdes Narkoba tidak akan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini di ungkapkan Ismet,SH terkait akan diadakannya pertemuan kembali Kepala Desa se Kabupaten Tapteng dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dalam bulan ini, guna memperkuat isi Perdes Narkoba dan penerapannya.

                <script async src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=3819" ></script>

“ Pertemuan ini di laksanakan agar tidak ada Peraturan Desa Terkait Narkoba yang melanggar hukum. Kita harus duduk bersama agar tidak ada miskomunikasi dan memastikan isi Perdes tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,” tegas Ismet,SH,hari Senin (17/02/2020)

Ismet menjelaskan, terbitnya Perdes ini berawal dari masukan masyarakat melalui Kepala Desa yang resah akan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka.



“ Masyarakat Desa resah akan maraknya narkoba. Pengedar narkoba menurut mereka usai menjalani hukumannya kembali lagi beraksi . Makanya masyarakat meminta ada sanksi sosial bagi pengedar narkoba,’ jelas Ismet.

Aspirasi masyarakat ini di akomodir Pihak Pemkab dan meminta agar Kepala Desa melakukan musyawarah untuk merumuskan sanksi sosial kepada para pengedar narkoba.

“ Ini murni aspirasi masyarakat yang ingin desa mereka bersih dari narkoba. Nah, setelah Perdes di buat, point pointnya jelas harus kami evaluasi juga sesuai apa tidak dengan hukum,” jelas Ismet.

Menurut Ismet, setelah Perdes di buat, Pemkab Tapteng khususnya bagian hukum sudah meminta agar kepala desa memperbaiki beberapa point yang di nilai berpotensi bertentangan dengan hukum yang berlaku.

“ Sebagai tindak lanjutnya hasil evaluasi kami terhadap Perdes Narkoba, tanggal 21 Februari ini akan dilaksanakan pertemuan antara kepala desa bersama kami, mewakili Pemkab Tapteng dengan menghadirkan Polres Tapteng, Kejaksaan Negeri Sibolga serta Pengadilan Negeri Sibolga,” pungkas Ismet.

“ Kehadiran dari pihak APH untuk memberikan masukan terkait Perdes Narkoba di rapat yang akan kita laksanakan,” kata Ismet.


“ Isi Bab III Pasal 4 terkait Tahap Pelaporan dan lain lain, harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ismet. (ast)

 

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *