Minta Diskresi Permen KP dan Tolak Pungli, Ribuan Nelayan “ Kepung “ DPRD Sibolga

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Nelayan Sibolga Tapteng bersatu di DPRD Kota Sibolga

1MinutesNews.COM, SIBOLGA | Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga-Tapanuli Tengah “mengepung “ kantor DPRD Kota Sibolga saat melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis (17/10/2019) lalu sekira pukul 09.00 WIB.

 

Mereka menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan aspriasinya agar mendesak pemerintah Kota Sibolga dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan diskresi terkait Permen KP No. 2 Tahun 2019.

 

Selain itu, massa dari Aliansi Nelayan Bersatu ini mengadu dugaan pungli yang menimpa para nelayan dan pengusaha yang di duga di lakukan oleh oknum-oknum petugas pengamanan laut.

 

“ Kami mendesak pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah serta DPRD agar segera mengeluarkan diskresi demi keberlangsungan Nelayan Sibolga-Tapanuli Tengah,” kata Zulkifli Lubis salah seorang perwakilan massa saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Ketua dan Anggota DPRD Kota Sibolga.

 

Loading…

Zulkifli dan beberapa perwakilan Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga-Tapteng saat diterima oleh Ketua DPRD Sibolga sementara Ahmad Syukri Nazri bersama Jamil Zeb Tumori dan beberapa anggota DPRD Kota Sibolga juga mengungkapkan sejumlah dugaan pungutan liar akibat di berlakukannya Permen KP ini.

 

Menurut mereka, dugaan pungli ini bukan hanya terjadi saat di laut tetapi di alami saat melalut. Dari pengurusan dokumen hingga setoran rutin bulanan yang harus di bayarkan.

 

“ Kami meminta pungutan liar (pungli,red) dan pemerasan yang dilakukan oknum-oknum Angkatan L*** di laut Sibolga-Tapanuli Tengah untuk di hapuskan. Baik saat pengurusan dokumen , kapal-kapal yang hendak berlayar maupun yang ditengah laut maupun pengusaha kapal dan tangkahan,” ungkap Zulkifli sambil membeberkan 11 (sebelas) temuan dugaan pungutan liar dan dugaan pemerasan yang menimpa mereka.

 

Sementara itu baik Ketua DPRD Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik dan Jamil Zeb Tumori menyampaikan rasa prihatinnya terhadap nasib yang menimpa para nelayan.

 

Untuk menyikapi aspirasi ini, DPRD Sibolga berjanji akan memanggil institusi yang dimaksud para nelayan yang di duga melakukan pungli dan pemerasan untuk mengklarifikasi hal ini.

 

Sementara terkait diskresi yang diminta oleh para perwakilan nelayan, DPRD Sibolga berjanji akan mengkordinasikan kepada ke dua Kepala Daerah yakni Wali Kota Sibolga dan Bupati Tapanuli Tengah.

 

Loading…

“ Kita akan panggil dan dengarkan keterangan mereka (oknum,red) terkait dugaan pungli dan pemerasan ini. Sementara untuk regulasi terkait Permen KP , kami akan berkordinasi dengan Wali Kota Sibolga dan Bupati Tapteng serta DPRD agar mendapatkan solusi terbaik. Semoga mendapatkan jalan keluar dan saudara-sauadara kami para nelayan dapat melaut tanpa adanya rasa kekhawatiran, “ kata Ahmad Syukri Nazri dan Jamil Zeb Tumori.

 

Pantauan di aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Nelayan Sibolga Bersatu Kota Sibolga-Tapanuli Tengah, aksi ini bukan hanya melibatkan para nelayan tetapi juga melibatkan ratusan ibu-ibu yang notabene keluarga dari nelayan.

 

Walaupun aksi ini diikuti kurang lebih 6000 ribuan massa, suasana terlihat kondusif dan di kawal ketat dari Personil Polres Sibolga hingga massa membubarkan diri pukul 11.40 WIB.

 

Untuk diketahui , Diskresi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

 

Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014 dinyatakan bahwa Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Menurut Pasal 22 ayat (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2). (ast)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.