Mantan Bupati Tapteng Dituntut 8 Tahun Denda Rp 1 Milyar, JPU : Tak Ada Yang Meringankan, Bonaran : Saya Harus di Vrijspraak

Terdakwa Mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang saat memberikan keterangan pers usai Sidang Pembacaan Tuntutan di PN. Sibolga, hari Senin 27 Mei 2019 (Foto Agus/1MNC)
banner 468x60

1MinutesNews.COM, SIBOLGA | Mantan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang (RBS) dituntut 8 (delapan) Tahun Penjara dan denda Rp. 1 Milyar atau Subsider 1 Tahun Penjara dalam Kasus dugaan Penipuan CPNS dan Pencucian uang, hari Senin (27/5/2019) sekira pukul 15.00 WIB di PN. Sibolga.

Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sibolga Syahrum Effendi Harahap, SH,MH di dampingi Donni M Dolok Saribu,SH di sidang lanjutan dengan Agenda Pembacaan Tuntutan.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“ Meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap kasus dalam perkara ini. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Raja Bonaran Situmeang,SH,MH dengan pidana penjara selama 8 Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa di dalam tahanan,” kata Syahrum Efendi Harahap membacakan saat membacakan tuntutannya di ruang Cakra Pengadilan Negeri Sibolga hari Senin (27/5/2019) sekira pukul 15.20 WIB.

Masih kata Syahrum dalam tuntutannya, “ Terdakwa dibebankan membayar denda Rp. 1 Milyar subsider 1 Tahun Penjara dan barang bukti tetap di dalam berkas perkara dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 .000,” lanjut Syahrum dalam tuntutannya.

Pembacaan Tuntutan JPU ini di bacakan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Martua Sagala,SH,MH dengan Hakim Anggota, Marolop Winner Bakkara, SH dan Obaja David Jefri Hamonangan Sitorus,SH.

Di tuntutannya Tim JPU Kejaksaan Negeri Sibolga menyebutkan ada empat hal yang dinilai memberatkan terdakwa yakni, pernah di hukum, tidak mengakui perbuatannya.

“ Hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa pernah di hukum, tidak mengakui perbuatannya, saat kasus ini terjadi terdakwa masih berstatus PNS atau Bupati Tapanuli Tengah, perbuatan terdakwa merugikan banyak orang,” ungkap Syahrum Harahap dalam tuntutan nya.

Sementara menurut penilaian JPU tidak satupun ada hal-hal yang meringankan di diri terdakwa Raja Bonaran Situmeang, “ hal yang meringankan tidak ada ditemukan di diri terdakwa,” ucapnya.

Terhadap tuntutan dari JPU baik Raja Bonaran Situmeang maupun Tim Kuasa Hukumnya yakni Mahmuddin Harahap,SH dan Devi Anggraini Siahaan,SH akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan JPU.

Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang di PN. Sibolga, hari Senin 27 Mei 2019 (Foto Agus/1MNC)

Majelis Hakim memutuskan Sidang akan dilanjutkan dengan Agenda Pembacaan Pembelaan Terdakwa hari Senin tanggal 10 Juni 2019 mendatang.

Di luar persidangan terdakwa Raja Bonaran Situmeang kepada awak media mengungkapkan kekecewaannya terhadap persidangan dalam perkara yang menjeratnya.

Menurutnya, tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dirinya harus di putus bebas

“ Jaksa dalam menyusun tuntutan tidak cermat. Saya harus bebas dari segala tuntutan atau vrijspraak,” tegas terdakwa Raja Bonaran Situmeang. (ast)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan