Nilai Dakwaan Tidak Cermat, Penasehat Hukum : Bebaskan Bonaran Situmeang

  • Whatsapp
Mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang usai menjalani persidangan ke dua di kasus penipuan CPNS. (Foto : AST/1Minutesnews.com)

 “ Bagaimana mungkin uang yang disetorkan sejumlah Rp. 120 .000.000,- ditambah Rp. 500.000.000,- ditambah Rp. 570 .000.000,- bisa berjumlah Rp. 1.240.000.000,- ? “

 

1Minutesnews.com, Sibolga | Tim Penasehat Hukum Mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang alias RBS terdakwa kasus penipuan CPNS, meminta majelis hakim PN. Sibolga membebaskan terdakwa.

Pernyataan ini diungkap Tim Penasehat hukum terdakwa dari Kantor Hukum Mahmuddin Harahap, SH & Rekan di persidangan ke dua dengan agenda pembacaan eksepsi (keberatan) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Bonaran Situmeang yang di dakwa dengan dugaan penipuan cpns sebesar Rp. 1.240.000.000,-.

Persidangan  digelar di PN. Sibolga hari, Senin (4/3/2019) sekira pukul 13.15 WIB.

Tim Penasihat hukum yang terdiri dari Mahmuddin Harahap,SH, Berry Yusdi, SH, Devi Anggraini Siahaan,SH dan Rahmad Dwi Brahmana, SH (tidak hadir,red) menilai uraian perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dan jelas.

Mahmuddin menilai surat dakwaan Obscuur libel (Dakwaan Kabur). Menurutnya, Surat Dakwaan JPU dibuat berdasarkan surat laporan nomor : LP/848/VII/2018/SKPT tanggal 6 Juli 2018 atas nama pelapor Happy Rosnani Sinaga tetapi dalam dakwaan selalu disebut berulangkali saksi Efendi Marpaung dan istrinya Saksi Happy Rosnaini Sinaga.

Bahwa jika alasan penggabungan itu adalah karena baik Efendi Marpaung maupun Happy Rosnaini Sinaga sama-sama merupakan korban dari terdakwa dengan alasan bahw Efendi Marpaung juga melaporkan terdakwa. Maka penggabunga ini akan menimbulkan pertanyaan ,apakah perkara a quo merupakan penggabungan dua laporan pengaduan?” ucap Mahmuddin.

Masih kata Mahmuddin “ Jika penggabungan ini ditujukan untuk menjaga kemungkinan tidak hadirnya Happy Rosnaini Sinaga dipersidangan sehubungan dengan statusnya masuk dalam DPO Kejaksaan Negeri Sibolga, maka hal ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan membuat tetesan air mata bagi pencari keadilan di seluruh Indonesia juga Kejaksaan Negeri Sibolga tidak mampu menemukan keberadaan Happy Rosnaini Sinaga,” katanya.

Sementara itu usai Mahmuddin Harahap , pembacaan eksepsi setebal 12 halaman dibacakan Berry Yusdi, SH dan ditutup Devi Anggraini Siahaan,SH.

Menariknya, saat Devi membacakan rincian uang yang dituduhkan kepada terdakwa, lagi-lagi Tim Penasehat hukum menilai Surat Dakwaan disusun tidak cermat.

Ini disebabkan penjumlahan uang yang dituduhkan tidak sesuai uraian dan jumlah totalnya.

“ Bagaimana mungkin uang yang disetorkan sejumlah Rp. 120 .000.000,- ditambah Rp. 500.000.000,- ditambah Rp. 570 .000.000,- bisa berjumlah Rp. 1.240.000.000,- ? “ kata Devi Siahaan dalam eksepsinya.

Devi juga menilai JPU telah memaksakan suatu keadaan dalam rangkaian peristiwa sehingga terlihat benar suatu tindak pidana telah dilakukan terdakwa.

“ JPU dalam uraiannya hanya mengatakan bahwa uang tersebut berada pada rekening Farida Hutagalung, tidak ada aliran uang tersebut kepada terdakwa. Sementara uang Rp. 570 juta, JPU tidak menguraikan bukti tanda terima uang yang diterima oleh terdakwa,” lanjut Devi.

Klik halaman 2 (dua) untuk melanjutkan..

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan