Jaksa Tuntut 8 Tahun, Eni Maulani Saragih di Vonis 6 Tahun di Kasus PLTU Riau-1

Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih mengikuti sidang putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
banner 468x60

1Minutesnews.com, Jakarta | Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengikuti sidang putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (01/3/2019).

Majelis hakim Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Eni Saragih berupa kurungan penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta atau subsider 2 bulan kurungan.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Selain itu, Eni diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 5,87 Miliar dan 40 ribu Dollar Singapura subsider 6 bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Yanto, membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Jumat (1/3/2019).

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi secara bersama dalam dakwaan kesatu dan kedua,” kata Yanto, saat membacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Jumat (1/3/2019).

Pada saat membacakan pertimbangan, majelis hakim menyebut hal yang memberatkan Eni berupa melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah yang gencar memberantas korupsi.

Sedangkan, hal yang meringankan, selama persidangan, terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahan dengan cara berterus terang, menyerahkan sebagian uang yang diterima, dan belum pernah dihukum.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Mendengar vonis yang dijatuhkan Hakim kepadanya, Eni Maulani Saragih menyatakan menerima putusan majelis hakim.

“Yang mulia saya ucapkan terimakasih. Saya menerima semua keputusan yang mulia,” kata Eni Saragih dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Namun, penjatuhan vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. JPU pada KPK menuntut Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara.

Atas vonis ini, Jaksa KPK Lie Putra Setiawan masih mempertimbangkan banding tidaknya vonis terdakwa Eni Saragih.

“Kami gunakan hak kami untuk pikir-pikir,” kata jaksa.

Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq. (Dian)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan