Dugaan Gratifikasi di Era Bonaran Mencuat, Honorer K-2 “Bodong “ Lolos CPNS

Mantan Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang ketika akan menjalani persidangan di PN Sibolga
banner 468x60

1Minutesnews.com, Tapteng | Kasus dugaan penipuan CPNS yang membelit mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang memanas usai di gelarnya sidang ke 2 di PN Sibolga hari Senin (4/3/2019) kemarin.

Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani di hadapan awak media ,saat melakukan konfrensi pers terkait pernyataan Bonaran Situmeang yang melaporkan dirinya ke KPK , menanggapi dengan santai dan mengaku tidak takut karena kasus ini sudah mempunyai ketetapan hukum.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“ Sah-sah saja, itu prosedur hukum. Kemanapun melapor silahkan,” tegas Bakhtiar Sibarani dihadapan awak media.

Menurut penilaian Bupati Tapteng , pelaporan ini terjadi karena dirinya tetap menyuarakan pengungkapan kasus penipuan CPNS .

“ Saya sudah dengar dari cerita Efendi Marpaung (suami pelapor sekaligus saksi di kasus Bonaran Situmeang, red) bahwa uang itu ada di kirim ke keluarga Bonaran dari rekening FH . Jadi tak masuk akal kalau Bonaran tak tahu. Kalau ini benar, saya minta pengadilan juga menghadirkan istri dan adik Bonaran Situmeang,” tegas Bupati.

Bakhtiar Sibarani mengaku pengaduan masyarakat terkait penipuan CPNS ini bukan saat dirinya sudah menjabat Bupati Tapteng. Ketikamasih menjadi anggota DPRD dan Ketua DPRD Tapteng, masyarakat juga sudah mengadu dan dirinya menyarankan kepada yang menerima uang tersebut untuk mengembalikannya.

Tetapi bukannya menerima sarannya, oknum tersebut (Bupati tak mau sebut nama maupun inisial, red) malah menggertak dirinya akan diadukan ke KPK terkait kasus beberapa tahun silam yakni penyuapan Aqil Muchtar di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bupati Tapteng asset yang dimiliki Bonaran Situmeang, di duga adalah hasil gratifikasi.

“ Saya menduga terjadi gratifikasi dalam memperoleh aset miliknya. Di antaranya tanah di CPA dibeli dari Zainal Pasaribu, selanjutnya adalagi tanah di Manduamas dan Pulau Ungge .Silahkan tanya kepada pemiliknya siapa yang membelinya,” ucap Bupati Tapteng sambil menyebutkan nama-nama pemilik lahan sebelum menjadi milik keluarga Bonaran.

Asset tanah ini di duga termasuk yang dibeli dari Jhon Sinambela Rp. 5,5 Milyar yang berada di depan SPBU Pandan.

Terkait asset di depan SPBU, awak media sudah mengkonfirmasi hal ini kepada Bonaran Situmeang usai sidang di PN. Sibolga hari Senin (4/3) lalu tetapi tidak di jawab.

Fakta menarik dan terkait dengan kasus penipuan CPNS adanya pernyataan Bupati Tapteng tentang beberapa CPNS di era Bonaran Situmeang lolos melalui jalur Honorer K 2.

Kejanggalan yang diungkap adalah CPNS yang lolos tersebut ternyata tidak pernah atau baru menjadi tenaga honor di Pemkab Tapteng.

“ Silahkan cek sendiri data yang lulus CPNS di era Bonaran Situmeang dari Tenaga Honorer K 2. Apakah benar dia honor K2? Ada nggak yang lulus itu baru menjadi honor atau tidak pernah honor ternyata di luluskan? Berati ada pemalsuan data saat itu. Saya pastikan ada dan saya mencurigai nama satu PNS tersebut. Tetapi ini mungkin bukan hanya satu orang saja, kemungkinan banyak. Silahkan tanya BKD dan publikasikan data-data tersebut,” tantang Bupati Tapteng.

Saat dipertanyakan sikap Bupati Tapteng apabila PNS yang dimaksud terbukti memalsukan data honorer K2 nya, Bakhtiar dengan tegas menjawab “ Kita proses hukum dan pecat,” jawab Bupati.

Atas dasar temuan asset dan adanya tenaga honore K2 bodong ini Bupati menduga ada terjadi gratifikasi di Era Bonaran Situmeang.

“ Kami sedang siapkan data-datanya, termasuk asset yang dimiliki dan akan mengadukan yang bersangkutan ke KPK beserta kroni-kroninya terkait gratifikasi,” lanjut Bakhtiar.

Di Sidang perdana tanggal 25 Februari 2019 yang lalu, JPU saat membacakan dakwaannya menyebutkan keterangan salah seorang saksi korban HR boru H (inisial ,red) yang di duga merupakan pengusaha percetakan di Kota Sibolga.

Dalam dakwaan di sebutkan, sesuai keterangan HR boru H Tahun 2014 meminta tolong kepada Bonaran Situmeang yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tapteng untuk meloloskan lima saudaranya sebagai PNS di Pemkab Tapteng.

Disebutkan dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, untuk meloloskan 5 (lima) orang tersebut HR boru H menyerahkan uang sebesar Rp. 700 juta. Transaksi penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah dinas Bupati Tapteng dan diterima langsung terdakwa.

Tetapi usai pengumuman kelulusan, ternyata hanya 1 dari 5 saudara HR boru H yang lulus. (AST)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan