Diadukan Ke Polisi, Bonaran Situmeang “Beti” Dengan Sukran Tanjung

  • Whatsapp

1Minutesnews.com,Tapteng | Mantan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, terdakwa kasus dugaan penipuan dan pencucian uang seakan beda tipis (beti) kondisinya dengan mantan Bupati Tapteng Sukran Jamilan Tanjung.

Pasalnya, ke dua mantan Bupati Tapteng sama-sama berada dalam tahanan di Lapas Tukka karena terkait kasus yang membelitnya dan juga di adukan dalam kasus yang lain.

Mantan Bupati Tapteng Sukran Jamilan Tanjung, usai di vonis bebas oleh PN Medan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan kembali tersandung hukum atas kasus yang sama dengan korban yang berbeda.
Untuk kasus ini, Pihak Kejaksaan Negeri Sibolga melakukan penahanan di Lapas Tukka.

Tetapi bukan kasus ini saja yang akan dihadapi oleh Sukran.

Kasus dugaan korupsi Dana Hibah Kwarcab Pramuka Tapteng senilai Rp. 850 juta hingga saat ini sedang bergulir di Kejaksaan Negeri Sibolga.

Demikian juga nasib dari Mantan Bupati Tapteng lainnya, Raja Bonaran Situmeang, usai bebas dari LP Suka Miskin terkait kasus penyuapan Mantan Hakim Konstitusi M.Aqil Muchtar, kembali harus dikerangkeng atas kasus dugaan penipuan dan pencucian uang saat penerimaan CPNS di masa pemerintahannya.

Bonaran pun di bawa ke Tapteng dan ditahan di Lapas Tukka.

Baru menjalani sidang ke tiga, kembali mantan bupati Tapteng yang berkumis tebal ini harus menghadapi kasus baru dan diadukan ke polisi.

Diketahui, Mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang kembali diadukan.

Kali ini yang membuat pengaduan adalah Maruli Firman Lubis atau sering dipanggil Pilu dan Amin Jemayol ke Polres Tapanuli Tengah hari Rabu (18/3/2019) lalu.

Bonaran dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni gratifikasi dan suap.

“Kami telah membuat laporan ke Polres Tapteng tentang kasus gratifikasi dan suap yang diduga dilakukan Raja Bonaran Situmeang, mantan Bupati Tapteng,” kata Firman Lubis pada konferensi pers yang digelar di Pandan, Selasa, 19 Maret 2019.

Firman Lubis mengungkapkan, laporan mereka itu didasari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Jadi sesuai PP Nomor 43 ini, bahwa kami sebagai warga Negara Indonesia turut bertanggung jawab tentang pelaksanaan pembangunan di Tapteng. Maka untuk itu, laporan kami ini, kami punya bukti-bukti,” ujarnya.

Firman menerangkan, Bonaran Situmeang meminta beberapa orang koleganya untuk membayar hutangnya itu kepada P. Banjarnahor.

Sebagai gantinya, Bonaran memberikan atau mengarahkan proyek kepada beberapa orang yang telah membantu membayarkan hutangnya tersebut.

“Data-data terkait pembayaran hutang melalui transfer bank juga turut kita lampirkan. Total keseluruhan uang yang transfer oleh beberapa orang tersebut ke Pantun Banjarnahor sebesar Rp.4.125.000.000,” ungkapnya.

Terkait kasus tersebut, lanjut Firman Lubis, dia menyimpulkan bahwa Bonaran diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi atau suap.

Kata Firman, Bonaran juga diduga kuat telah memalsukan dokumen proyek. Padahal seharusnya proyek tersebut adalah swakelola tapi dirobah menjadi proyek tender.

“Bonaran baru dilantik menjadi Bupati, sangat jelas sekali telah melakukan korupsi sebesar 5 miliar, kami duga uang tersebut sebagai uang korupsi. Dari mana seorang pejabat Negara yang baru dilantik bisa memiliki uang sampai Rp.5 miliar. Padahal sepengetahuan kami, laporan harta kekayaan beliau jauh sekali dari 5 miliar. Jadi kami wajar menduga,” tukas Firman Lubis. (AST)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan