Kodim 0210/TU Berikan Sosialisasi dan Pembekalan Netralitas TNI di Pemilu 2019

Dandim 0210/TU saat memberikan kata sambutan dalam acara Sosialisasi dan Pembekalan Netralitas TNI di Pemilu 2019
banner 468x60

1Minutesnews.com,Taput | Kodim 0210/Tapanuli Utara Memberikan Sosialisasi dan Pembekalan Materi Netralitas TNI dan Pengamanan Pemilu 2019 kepada Personilnya. Acara ini diadakan di Aula Kodim 0210/TU Jalan Suprapto Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara, hari Senin (18/2/2019) pukul 08.00 WIB.

Dandim 0210/TU Letkol. Inf. Rico J.Siagian, S.Sos menekankan Netralitas dan peran TNI di Pemilu 2019. Termasuk tidak terlibat dalam keberpihakan terhadap Calon legislatif (Caleg) maupun Capres/cawapres.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“ Terkait Netralitas, saya menekankan kepada seluruh Personil Kodim 0210/TU baik Prajurit maupun PNS agar tidak mau ditarik oleh salah satu Paslon maupun Caleg pada Pemilu 2019,” kata Letkol Inf. Rico Siagian dalam kata sambutannya.

Terkait saat pengamanan di hari “H” Pemilu 2019, Dandim 0210/TU menegaskan posisi dari TNI adalah membackup tugas kepolisian.

“ Apabila ada kegiatan pengrusakan TPS, Logistik Pemilu kita bisa mengambil alat bukti dan kita memiliki fungsi membantu Polri di bidang Pengamanan. Selama kegiatan Pengamanan TPS, Personil yang melaksanakan Pam tidak boleh berada di dalam TPS, tempatkan posisi dibelakang Personil Polri. Kegiatan Pengamanan Pemilu berbeda dengan Pengamanan Pilkada sebelumnya karena dilaksanakan secara serentak sehingga personil Polri yang melaksanakan Pam menjadi terbatas karena minimnya bantuan personil dari satuan Polri lainya. Mari kita tegak lurus kepada Komando Atas dengan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Dandim 0210/TU.

Sementara itu Pasi Pers Kodim 0210/TU Kapten Inf Syarif Purba selaku pemateri dalam pembekalannya menjelaskan sikap TNI yang tetap netral dalam kehidupan berpolitik. Untuk itu Prajurit TNI di larang menjadi anggota KPU, tidak diperkenankan campur tangan menetapkan peserta pemilu, memobilisir semua organisasi untuk kepentingan partai politik maupun kandidat tertentu, intinya yang berkaitan dengan penyelengaraan pemilu termasuk menjadi Tim Sukses.

Acara Sosialisasi dan Pembekalan Netralitas TNI di Pemilu 2019

“ TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Hal-hal yang harus menjadi pedoman adalah tidak diperkenankan menjadi anggota penyelenggara pemilu dan menjadi Tim Sukses. Prajuri TNI juga dilarang memberikan komentar, penilaian terkait pemilu maupun pilkada. Selain itu prajurit TNI dilarang berada diarea penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut pemilu dan pilkada di instansi dan peralatan milik TNI. Termasuk larangan membuat pernyataan apapun bersifat mempengaruhi KPU Provinsi, KPU dan Panwaslih,” jelas Kapten Inf. Syarif Purba..

Untuk Materi Aturan pelibatan Rule Of Engangement (RaE) dalam Pengamanan Pemilu 2019 disampaikan oleh Pasi Ops Kodim 0210/TU Kapten Inf Tetap Lumbantoruan.

Pasi Ops menjelaskan pelibatan TNI dalam pemilu 2019 jelas ada aturan dan payung hukumnya.

“ Prajurit berhak menggunakan kekerasan termasuk menggunakan senjata dalam rangka pembelaan diri . Penggunaan tindakan kekerasan dilakukakan secara proporsional sesuai eskalasi ancaman. Payunng hukumnya diatur di Pasal 49 ayat 2 ,” ungkap Kapten Inf. Tetap Lumbantoruan.

Personil Kodim 0210/TU saat mendengarkan pengarahan diacara Sosialisasi dan Pembekalan Netralitas TNI di Pemilu 2019

Dijelaskan secara terperinci oleh Pasi Ops terkait Payung hukum dalam pelaksanaan tugas pada Pemilu 2019 adalah :
– Nota Kesepahaman TNI – Polri no. 2/I/2018
– Nota Kerjasama TNI – Polri bidang Kamtibmas No. 54/XII/2018.
– Peraturan Panglima TNI No. 71/VII/2017.

Terkait dengan tekhnis di lapangan ini penjelasan dari Kapten Inf Tetap Lumbantoruan :

1). Masa sebelum pemungutan
– Penentuan lokasi rawan ditentukan oleh Polisi
– TNI memberikan bantuan pengamanan kerawanan atas permintaan Polri.

2). Masa tenang:
– Memantau situasi masa tenang.

3). Masa pemungutan suara:
– Prajurit dilarang di area TPS agar memantau berjarak sekitar 50 meter.
– Jauhkan dan amankan penduduk dari setiap kegiatan masyarakat yang menghalangi masyarakat lainya memberikan suara.
– Jika terjadi kerusuhan pada tahapan Pemilu, TNI memberikan bantuan atas permintaan Polri.

4) Masa sesudah pemungutan suara:
– TNI memberikan bantuan pengamanan atas permintaan Polri.
Apabila terjadi keributan di TPS:
– Berikan peringatan lisan dan tindakan persuasif.
– Tangkap dan amankan serahkan kepada aparat Kepolisian.
– Kumpulkan dan identifikasi semua barang bukti dan laporkan ke aparat Kepolisian.

Acara cara pembekalan Netralitas dan Fungsi TNI dalam Pemilu 2019 dihadiri oleh, Dandim 0210/TU Letkol Inf Rico J Siagian S.sos, Kasdim 0210/TU Mayor Arh Drs Keles Sinaga, Para Perwira Staf Kodim 0210/TU, Para Danramil Jajaran Kodim 0210/TU dan Personil dan PNS Kodim 0210/TU. (Rel)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan