DPD KNPI Kota Sibolga Gelar Sekolah Demokrasi, Brahmana : Terima Uangnya Laporkan Calegnya

  • Whatsapp
KNPI, Mahawasiswa dan Nara Sumber Dwi Brahmana foto bersama dengan Relawan Demokrasi

1Minutesnews.com, Sibolga | Bagi masyarakat yang memiliki hak pilih di Pemilu 2019, apabila di minta untuk menjatuhkan pilihannya kepada calon tertentu dengan imbalan sejumlah uang, agar menerima dan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penerima tidak akan dikenai pidana apabila menerima dan melaporkan politik uang ini.

Hal ini diungkapkan Dwi Brahmana, SH saat memberikan materi di Acara Sekolah Demokrasi yang digelar oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sibolga di Gedung Islamic Center Jalan S.Parman Kota Sibolga, hari Selasa (19/2/2019).

“ Gak usah takut, adek adek mahasiswa apabila menerima pemberian uang dari salah seorang Caleg ataupun Tim Suksesnya, terima saja uang itu,” kata Brahmana saat menanggapi pertanyaan salah seorang mahasiswa terkait politik uang (money politik).

Masih kata pengacara sekaligus aktivis yang dikenal cukup vokal menyuarakan keadilan ini “i usai diterima uangnya, laporkan kepada Bawaslu dan usahakan ada bukti dokumentasi ataupun saksi-saksi saat terjadinya pemberian uang tersebut,” lanjutnya.

Mendengar penjelasan ini, peserta Sekolah Demokrasi yang mayoritas dari BEM Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Se Kota Sibolga dan Tapteng , kembali mengajukan pertanyaan tentang status pelapor di mata hukum.

“ Kalau kami laporkan Pak, apakah kami juga bisa dipidanakan karena telah menerima uang tersebut,” tanya salah seorang mahasiswa berjaket hijau.

“ Tidak, saya tegaskan pelapor sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu tidak dipidanakan, malah identitasnya akan di lindungi. Kami siap mendampingi pelapor, hal ini sudah dipesankan oleh Pak Mahmuddin Harahap,SH selaku Ketua Peradi tadi pagi saat saya meminta izin sebagai pemberi materi di acara ini,” kata Dwi Brahmana.

Salah seorang peserta dari mahasiswa saat mengajukan pertanyaan kepada nara sumber Dwi Brahmana

Menurut penjelasan Dwi Brahmana, Politik uang menjadi polemik di setiap momen pesta demokrasi terutama pemilihan umum. Walaupun undang-undang melarang namun praktek politik uang masih tetap ada dan tidak sedikit yang diproses secara hukum.

“Kalau Undang-undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016 dimana dua duanya akan bisa dipidanakan, jadi pihak pemberi dan penerima bisa dipidanakan. Tetapii regulasi terbaru yaitu undang-undang nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu yang terkena sanksi hanya pemberi bukan penerima, dan bagi penerima bisa melaporkan pelakunya,” papar Dwi Brahmana.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Sekolah Demokrasi yang di gagas KNPI Kota Sibolga bekerjasama dengan KPU Kota Sibolga menyebutkan kegiatan ini adalah untuk menciptkan pemuda-pemuda Kota Sibolga dan Tapteng sebagai pemberi informasi kepada masyarakat terkait Pemilu 2019.

Sesi Tanya Jawab di Sekolah Demokrasi

“ Dengan Sekolah Demokrasi ini, KNPI berharap pemuda/i di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah bisa menjadi pelopor dan pendamping masyarakat saat pelaksaan Pemilu nantinya. Kita berharap para pemuda ini bisa menjadi motor untuk menghadang sikap mental dari Caleg yang terindikasi curang dalam tanda kutip untuk meraih suara. Sehingga terciptalah caleg-caleg yang berkualitas dan duduk karena pilihan masyarakat bukan duduk karena bermain curang. Kita berharap Demokrasi di Pemilu 2019 lebih bermartabat,” tegas Ganda Anugrah Larosa, Am.API selaku Ketua Panitia. (AST)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan