Tiga Oknum Anggota DPRD di Tahan Polda Sumut, Ini Kata KPU Tapteng

  • Bagikan

Tapteng, 1MinutesNews.com– Terkait ditahannya 3 (tiga) oknum Anggota DPRD Tapteng oleh Penyidik Polda Sumut dalam kasus dugaan korupsi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2016 dan 2017, menuai pertanyaan baru terkait status mereka. Pasalnya, diantara oknum anggota DPRD Tapteng ini tercatat sebagai Calon Legislatif di Pileg 2019.

Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapteng saat dikonfirmasi melalui salah seorang Komisioner Feri Yosha Nasution menyebutkan bahwa benar diantara anggota DPRD tersebut masih tetap tercatat sebagai Caleg di Pileg 2019.

“ Sepanjang belum di coret dari DCT (Daftar Caleg Tapteng) yang bersangkutan masih memiliki hak untuk ikut di Pileg 2019 ini, termasuk  anggota DPRD Tapteng tersebut,” kata Fery di ruang kerjanya Kantor KPU Tapteng Jalan Marison No 7 Kota Pandan Tapteng, hari Senin (3/12/2018).

Fery yang membidangi Divisi Sosialisai dan Partisipasi Masyarakat (PARMAS)  mengakuI informasi terkait ditahannya ke tiga anggota DPRD tersebut diperoleh dari pemberitaan di portal media 1MinutesNews.com. Menurutnya, pihak KPU belum mendapatkan informasi resmi terkait ditahannya ke tiga anggota DPRD tersebut yang sekaligus juga tercatat sebagai Caleg di DCT KPU Tapteng.

“ Saya mengetahui mengenai ditahannya anggota DPRD Tapteng sekaligus tercatat di DCT Pileg 2019 ini dari pemberitaan di salah satu media on line. Secara resmi dari pihak terkait kami belum mendapatkan informasinya,” lanjut Ferry.

Dari informasi Ferry Yosha Nasution di ketahui ke tiga orang anggota DPRD Tapteng yang telah di lakukan penahanan tersebut diantaranya masih maju di Pileg 2019

Diantaranya, Hariono Nainggolan (Partai Golkar) mencalon dari Dapil III (tiga) dan Jonias Silaban (PKPI) dari Dapil IV (empat). Sementara Julianus Simanungkalit tidak maju lagi di Pileg 2019.

Sesuai dikutip dari website hukumonline.com menyebutkan, Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi calon anggota legislatif (“caleg”) adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Di  Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu huruf g menyebutkan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” .(ast)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan