Kasasi “378” Ditolak MA Tahun 2017, Terpidana Tak Kunjung di Eksekusi, Kajari : Infokan keberadaanya

  • Bagikan
Kajari Sibolga, Timbul Pasaribu SH.

Sibolga,1MNC– Kasasi yang diajukan HRS (38) warga Lingkungan VI Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, SUMUT sudah ditolak majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 6 April 2017 lalu

Tapi hingga hari Kamis (1/11/2018) Pihak Kejaksaan Negeri Sibolga tak kunjung melaksanakan eksekusi.

HRS sesuai petikan putusan yang diperoleh redaksi 1MNC dari website resmi Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id disebutkan bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan terdakwa/penasehat hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan : Screenshot Putusan Mahkamah Agung (Foto Istimewa)

“ Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi tanggal 25 Oktober 2016 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 9 November 2016 “ seperti dikutip dari Petikan Putusan MA nomor 31 K/PID/2017 dilaman website mahkamahagung.go.id.

Masih kutipan putusan MA, “ jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1),(4), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan Permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima,”.

Putusan ini dibacakan hari Kamis tanggal 6 April 2017 dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung dan ditanda tangani Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.,L.L.M., beserta 2 (dua) Hakim Anggota dan 1 (satu) Panitera Pengganti.

Terhitung sejak Putusan ini dibacakan hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan, tetapi HRS tak kunjung di eksekusi sesuai Putusan MA selama 2 (dua) tahun Pidana Penjara atau menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara.

Terkait hal ini, saat di konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga (Kajari) Timbul Pasaribu,SH selaku eksekutor tidak berhasil ditemui di Kantornya yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Sibolga, hari Kamis (1/11/2018).

Menurut, Petugas Penjagaan, Kajari sedang berada di luar. Melalui sambungan telephone seluler, Kajari Sibolga Timbul Pasaribu menanggapi lamanya HRS di eksekusi.

“ Maaf Pak, saya sedang urusan kerja. Mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap HRS (inisial), Pihak Kejaksaan tetap berupaya dan mohon informasi terkait keberadaanya,”.

Saat 1MNC menanyakan apakah pihak Kejaksaan Negeri Sibolga sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO), Kajari beralasan akan segera mengeluarkan.

“ Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak, saat ini saya sedang sibuk, untuk surat DPO akan kita buat dan akan memberitahukan kepada bapak. Sekali lagi kami mohon bantuan untuk informasi terhadap keberadaan HRS.

Sementara dari informasi yang diperoleh 1MNC, Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah (Gema Tapteng) telah melayangkan Surat ke Jaksa Agung RI yang isinya mendesak pihak Kejaksaan secepatnya melaksanakan eksekusi terhadap HRS karena dinilai putusan MA sudah memiliki kepastian hukum (Incrah).

HRS dalam Petikan MA diadukan Holmes Ray Simanjuntak dalam kasus penipuan penerimaan CPNS Tahun 2013/2014 dengan kerugian sebesar Rp. 160 Juta.

HRS dikenai Pasal 378 KUHPidana, di PN Sibolga terdakw dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan. Ditingkat Pengadilan Tinggi Medan, terdakwa di vonis 2 (dua) tahun dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. (ast/website :mahkamahagug.go.id)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan