1 Januari UMP Naik 8,03 Persen, Tak Patuhi Pengusaha Dipidana, Kepala Daerah Bisa Dicopot

banner 468x60

Jakarta,1MNC– Pemerintah Pusat menetapkan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 naik sebesar  8,03 persen. Pengusaha bisa dipidana sementara  Kepala Daerah (KDH) dapat sanksi Pencopotan apabila tidak mematuhi.

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Andriani menegaskan, akan memberikan sanksi kepada kepala daerahnya. Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Sejauh ini kami belum menerima laporan pemerintah daerah yang menetapkan besaran kenaikan di bawah 8,03 persen. Kami masih menunggu laporan dari setiap pemerintah daerah,” katanya saat ditemui di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis (1/11) sesuai dikutip dari Kumparan.com

Adapun sanksi bagi kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, yang menetapkan angka kenaikan upah di bawah 8,03 persen bisa variatif. Mulai dari teguran hingga pencopotan kepala daaerah dari jabatannya.

“Pertama pasti kami tegur dulu, kalau tidak menaikkan juga, kami akan lakukan pemberhentian jabatannya selama 3 bulan. Tapi, kalau setelahnya juga masih belum menaikkan kenaikan upah sesuai yang ditetapkan pemerintah, maka akan dilakukan pemberhentian permanen sebagai gubernur,” tegasnya.

Sementara untuk Perusahaan yang tidak mematuhi,  hukuman pidana berupa sanksi penjara hingga 4 tahun pun akan diterima dari pengusaha yang tidak patuh. (Dian/Kump.com)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan