PH “Nels” Laporkan Oknum Penyidik Ke Propam Mabes Polri.Kapolsek : Sudah Sesuai SOP

  • Whatsapp

Tapteng,1MINUTESNEWS.com– Penasehat Hukum (PH) TAS mengadukan oknum Penyidik Polsek Pandan ke Kadiv Propam Mabes Polri terkait kasus yang menimpa kliennya. Pasalnya, penetapan status tersangka tanpa melalui penyelidikan dan melanggar KUHAP, hari Senin (1/10/2018).

Hal ini diungkapkan Joko Pranata Situmeang,SH.MH dan Sintek Akba Simanungkalit, SH selaku Kuasa Hukum dari TAS saat melakukan Konprensi Pers dihadapan awak media, hari Senin (1/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB

TAS yang beralamat di Jalan Bungai Rampai VI/4 No 74 RT/RW :001/1066 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur DKI Jakarta di laporkan atas tudingan Penipuan oleh salah seorang Pengusaha di Tapteng ke Polsek Pandan tanggal 5 September 2018.

“ Sehubungan dengan Perbuatan Penangkapan dan Penetapan Tersangka atas diri TAS adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Patut menurut hukum Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penyidikan dan Perbuatan lanjutan Penyidik atas diri klien kami batal demi hukum,” kata Joko didampingi Sintek saat Konpresnsi Pers.

Dalam Siaran Pers secara lisan dan tertulis Joko membeberkan bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh oknum Penyidik Polsek Pandan adalah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 yang menyatakan Bahwa Tindakan Penangkapan tehadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan adanya Bukti Permulaan, Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

“ Penyidik baru sekali melayangkan Surat Pemanggilan terhadap klien kami. Ini terkait permintaan keterangan dan dokumen. Surat tersebut tertanggal 6 September 2018,” ungkap Joko.

Masih menurut Joko dalam Konprensi Persnya, sesuai Pasal 5 KUHAP,Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang : Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

“ Sesuai Pasal 1 Ayat 5 KUHAP , setelah dilakukan penyelidikan dan pada akhirnya penyelidik menemukan adanya peristiwa pidana barulah laporan polisi ini diteruskan ke tahap penyidikan. Nah, saat melakukan penangkapan kepada klien kami, statusnya sudah tersangka tanpa pernah dimintai keterangan,” ungkap Joko.

Atas perbuatan ini, Kuasa Hukum dari TAS yang selama ini dikenal sebagai penggiat media sosial dan menjadi admin di grup FB Menuju Pandan 1 Tapanuli Tengah (MP1TT) dengan anggota grup mencapai 38 ribuan serta grup FB “Nels” telah membuat Laporan Pengaduan Ke Kadiv Propam Mabes Polri melalui Surat Nomor 128/SAS/2018 dan Surat Permohonan Gelar Perkara ke Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor 129/SAS/2018 kedua Surat Tersebut juga di tembuskan ke Kapolri,Kadivkum Mabes Polri,Irwasum Mabes Polri, Kapolda Sumut, Kapolres Tapteng dan Kapolsek Pandan.

“ Kecepatan oknum penyidik Polsek Pandan dalam menangani perkara ini dimana LP baru dibuat tanggal 5 Spetember 2018 dan tanpa proses Penyelidikan terlebih dahulu dan dengan melanggar ketentuan hukum diatas dalam tempo 15 hari Polsek Pandan sudah melakukan penangkapan.Ini menjadi pertanyaan dan misteri ,” pungkas Joko.

Sementara itu, Kapolsek Pandan,AKP Herry Sugiharto, S.H saat di konfirmasi awak media di Polsek Pandan, mengaku sudah mengetahui hal ini. Mantan Kapolsek Barus ini menegaskan bahwa Penyidik Polsek Pandan dalam menangani kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan.

“ Kita dalam menangani kasus termasuk yang bapak-bapak pertanyakan sudah sesuai SOP. Sah saja kalau Pengacara nya merasa keberatan. Kalau mau di Prapidkan silahkan saja. Kita tetap berpedoman dengan UU dalam menetapkan tersangka,” jawab Herry singkat. (ast/rel)

 

 

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan