Tak Terbukti Di Kasus Suap OTT KPK, MA Bakal Rehabilitasi Nama 2 Hakim PN Medan

  • Whatsapp

Jakarta-1Minutesnews.com-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba bersama empat lainnya sebagai tersangka di Kasus OTT Suap di Medan. Sementara Ketua PN Medan dan Wakil Ketua PN Medan yang sebelumnya ikut diboyong ke Jakarta dilepas karena tidak cukup bukti, Jumat (31/8/2018).

“Sampai 24 jam, belum ada alat bukti yang cukup kuat terhadap yang bersangkutan,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Bacaan Lainnya

Tersangka kasus ini adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Medan, Merry Purba; panitera pengganti PN Medan, Helpandi; Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi; dan Hadi Setiawan, orang kepercayaan Tamin. Namun Hadi belum tertangkap.

Terkait dengan dilepasnya Ketua PN dan Wakil Ketua PN usai diperiksa KPK, Mahkamah Agung (MA) akan merehabilitasi nama baik Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau PN Medan yang terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dua hakim yang dibawa ke Jakarta, yang diduga terlibat dan dinyatakan tidak cukup bukti, nantinya mereka harus direhabilitasi nama baiknya,” kata juru bicara MA, Suhadi, di kantornya, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.

Suhadi mengatakan rehabilitasi akan dilakukan di internal MA. Dengan begitu, menurut dia, Marsuddin akan tetap dilantik sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar dan Wahyu bakal tetap dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Serang. “Keputusan terhadap yang bersangkutan akan dipublikasikan melalui situs MA,” ucapnya seperti dikutip di laman Kompas.com

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap delapan orang jajaran PN Medan pada Rabu, 28 Agustus 2018. Setelah operasi itu, KPK membawa empat orang, termasuk Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Namun KPK melepaskan keduanya karena tidak cukup bukti.

Merry diduga menerima suap Sin$ 280 ribu dari Tamin, terdakwa korupsi penjualan tanah negara senilai Rp 132 miliar. Uang itu diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim yang menangani perkara Tamin. (REL)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan