Beri Efek Jera, Parlaungan & Bara-JP Minta Pihak Polres Tapteng Tetap Lanjutkan Proses Hukum Dugaan Malpraktek

  • Whatsapp
loading...

Tapteng- 1MN.COM | Kasus dugaan malpraktek yang terjadi di RSUD Pandan yang melibatkan seorang  oknum dokter inisial dr.M terhadap mantan pasien EH (56) berakhir dengan perdamaian. Tetapi, Parlauangan Silalahi, SH selaku kuasa hukum EH meminta pihak penyidik Polres Tapteng agar tetap memproses hukum agar memberikan efek jera, Sabtu (11/8/2018)

Hal ini diungkapkan Parlaungan Silalahi dari LBH Bara-JP Kota Sibolga di dampingi Pengurus Bara-JP Tapteng dan Kota Sibolga diantaranya Riyanto, Agus Lature, Tobing & Ardin serta DPC JPKP Tapteng dalam Konprensi Persnya di Kantor LBH Bara-JP, Jalan Iyu No 03 Kelurahan Pancuran Kerambil Sibolga, hari Jumat (10/8/2018).

Bacaan Lainnya

Pengacara muda yang akrab di sapa Laung ini menyatakan bahwa dirinya selaku Kuasa Hukum dari EH sesuai Surat Kuasa Nomor 10/SK/LBH-BJP/V/2018 yang merupakan mantan pasien RSU Pandan yang sekujur kulitnya melepuh usai diberikan obat pasca operasi oleh dr. M yang terjadi bulan Maret 2018 yang lalu.

Istri korban berinisial KN tidak terima dengan kondisi yang dialami suaminya, alhasil bersama dengan Laung selaku kuasa hukum dan didampingi Pengurus Bara-JP Kota Sibolga & Tapteng membuat pengaduan resmi ke Polres Tapteng sesuai LP/73/V/2018/SU/RES/TAPTENG tanggal 4 Mei 2018 terkait dugaan melalaikan tugas sesuai UU N0.36 Tahun 2014.

Kasus ini pun berjalan proses hukumnya dan sesuai pengakuan Laung dalam konprensi persnya Juru Periksa Reskrim Polres Tapteng telah melakukan pemeriksaan tenaga medis RSU Pandan termasuk dr. M tanggal 7 Agustus 2018.

Tetapi tanpa sepengatuhan Laung, pihak korban dan pihak oknum dokter RSU Pandan melakukan perdamaian dengan kompensasi sebesar Rp. 55 juta. Selaku kuasa hukum dari korban Laung mengaku kecewa tetapi tidak menentang perdamaian tersebut.

“ Sah-sah saja korban dan pihak oknum dokter RSU Pandan inisial dr.M  melakukan perdamaian, kalau hal itu tidak ada unsur yang lain. Nah, dari informasi yang saya dapatkan Perdamaian antara korban dan pihak oknum RSU Pandan yakni dr. M ada unsur intervensi dan kepentingan. Dimana oknum dr. M terpaksa menutupi kasus ini agar dirinya tidak gagal Wisuda Kedokteran ,” ungkap Laung dalam konprensi persnya.

Pengacara muda ini menyesalkan adanya pencabutan berkas perkara pengaduan yang menjadi syarat perdamaian tersebut. Menurutnya, kasus ini murni di duga Delik Khusus dan ada unsur kelalaian bukan Delik Aduan.

“ Kuat dugaan kami, ada unsur kelalaian dalam kasus ini, jadi jelas ini Delik Khusus bukan Delik Aduan. Sah-sah saja ada perdamaian tetapi proses hukumnya haruslah berlanjut. Ini semua demi kenyamaan masyarakat Tapteng, sebab kasus dugaan malpraktek ini bukan baru kali ini saja terjadi. Sebelumnya juga yang saya ketahui dari pemberitaan dan menjadi isu nasional adanya dugaan malpraktek yang mengakibatkan pasien RSU Pandan meninggal saat di meja operasi. Kasus ini juga sudah diadukan ke Polisi dan dari awal Pihak RSU Pandan kukuh membantah tidak terjadi pelanggaran prosedural, ternyata akhirnya mereka berdamai dan membayarkan sejumlah uang. Ini jelas menyatakan mereka mengakui ada kesalahan. Nah, di kasus ini juga sama, mereka awalnya menyatakan tidak bersalah, ya… sudah buktikan saja di Persidangan,” tegas Laung.

Menurut Laung sesuai dengan pasal 359 KUHP untuk kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang, yang sanksi pidananya adalah penjara atau kurungan. Atau bila mengakibatkan luka atau cacatnya seseorang dapat diterapkan pasal 360 KUHP yang sanksinya berupa penjara, kurungan atau denda dan juga pasal 361 KUHP karena dilakukan dalam suatu jabatan atau pekerjaan, yang sanksinya dapat berupa penjatuhan hukuman pencabutan hak melakukan pekerjaan.

Baca halaman 2 (dua)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

loading...